Tangapi Kasus Kenaikan PBB di Pati Hingga 250 Persen, Ekonom Sebut Lonjakan PBB di Daerah Imbas Penyusutan Transfer APBN

IVOOX.id – Lonjakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tengah terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kenaikan tarif PBB sempat mencapai 250 persen meski akhirnya dibatalkan. Sementara di Jombang, Jawa Timur, kenaikan tarif bahkan menembus 400 persen.

Ekonom dan peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, menilai fenomena ini tidak terlepas dari semakin menyusutnya dana transfer ke daerah (TKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, penurunan TKD otomatis mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah.

"Peran pemerintah daerah itu akan cenderung menyusut seiring dengan penurunan TKD yang ini mempersempit ruang fiskal di daerah. Dan ini kita akan melihat relevansi dengan pengalaman apa yang terjadi di kasus Pati akhir-akhir ini," ungkap Deni di Jakarta, Senin (18/8/2025).

Ia menjelaskan, lonjakan tarif PBB yang muncul belakangan ini merupakan imbas dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Efisiensi itu, kata Deni, diarahkan untuk mendukung program-program prioritas dalam skala besar, di tengah keterbatasan ruang fiskal dan target menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen.

"Saran kami adalah ketika memaksakan program-program prioritas dalam skala yang besar, pemerintah sebaiknya perlu meninjau kembali desain pelaksanaan program-program prioritas tersebut dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program tersebut dan menjaga stabilitas makroekonomi nasional," ujarnya.

Senada dengan Deni, ekonom CSIS lainnya, Riandy Laksono, menilai keringnya penerimaan daerah akibat pengetatan TKD membuat pemerintah daerah terpaksa mencari sumber pendapatan baru, termasuk melalui PBB.

"Efisiensi itu mengena ke TKD. Jadinya penerimaan kering di daerah. Mau enggak mau, mereka meningkatkan sumber-sumber lain. Menurut saya ini logical consequence dari efisiensi," ujar Riandy.

Untuk menghindari ketegangan fiskal di daerah, Riandy mengusulkan agar pemerintah pusat mengembalikan porsi TKD sebagaimana sebelumnya. “Saat ini makan bergizi gratis baru Rp 8 triliun. Saran saya, masih ada puluhan triliun yang lain, mending balikin saja ke daerah dan ke sumber-sumber infrastruktur. Perbolehkan lagi meeting di luar supaya hotel hidup lagi, daerah hidup lagi, dan infrastruktur juga jalan lagi," katanya.