Ekonom CSIS Nilai Anggaran Rp 335 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis Berisiko Bebani APBN 2026

IVOOX.id – Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono menilai peningkatan alokasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) pada 2026 menjadi Rp 335 triliun berisiko besar bagi perekonomian Indonesia. Anggaran tersebut tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Nota Keuangan, Jumat, 15 Agustus 2025. 

Pada 2025, alokasi anggaran MBG hanya mencapai Rp 171 triliun. Namun, realisasi program tersebut hingga saat ini baru Rp 8,2 triliun atau 4,8 persen dari target anggaran. “Jika realisasi anggaran MBG hingga akhir tahun 10-15 triliun, tetap saja masih jauh dari Rp 171 triliun. Saya khawatir munculnya dampak ketidakselarasan dari anggaran yang tidak keluar karena pemerintah lanjut berkomitmen untuk mengerahkan MBG,” kata Riandy dalam media briefing di Jakarta, Senin (18/8/2025).

Menurut Riandy, tambahan anggaran Rp300 triliun untuk 2026 sebagian besar berasal dari instruksi presiden terkait efisiensi belanja. Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan struktur anggaran bisa berdampak serius. “Jadi saya mengkhawatirkan konsekuensi makro dari mismatch dari pengeluarannya ini. Saya rasa mismatch-nya itu akan serius terjadinya,” ujarnya.

Ia menilai pemerintah perlu beradaptasi dengan kondisi ekonomi global yang saat ini melambat. “Namun adaptasi ini tidak terlihat di RAPBN 2026, malah pemerintah semakin all-in (mengerahkan seluruhnya) untuk MBG. Menurut saya ini risikonya akan tetap besar dari sisi ekonomi,” ujarnya.

Meski mengakui manfaat MBG untuk meningkatkan nutrisi anak-anak, Riandy tetap pesimistis program ini bisa memberikan efek ekonomi nyata dalam jangka pendek. Menurutnya, dana sebesar itu lebih baik dialihkan ke sektor lain. “Dampak ekonomi mungkin akan jauh lebih baik jika kita tidak menahan anggaran tersebut untuk MBG tapi ke saluran pengeluaran sektor lainnya,” katanya.

Ia mencontohkan, anggaran bisa diarahkan untuk pembangunan jalan pedesaan, perbaikan sekolah, integrasi transportasi, hingga penguatan infrastruktur dasar lain. Bahkan, sektor perhotelan yang terpukul akibat larangan perjalanan dinas juga bisa menjadi sasaran alokasi tambahan anggaran.