Sidang Tahunan MPR, Ketua DPR Sebut Kritik Rakyat Kini Hadir dalam Berbagai Bentuk Kreatif

IVOOX.id – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan saat ini kritik dari rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif serta gencar memanfaatkan kemajuan teknologi, terutama media sosial. 

"Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik," kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Jumat (15/8/2025).

Puan mencontohkan ungkapan kreatif kritik rakyat berupa kalimat dan sindiran seperti "kabur aja dulu" dan "Indonesia Gelap", lelucon politik "negara Konoha", hingga simbol-simbol seperti bendera One Piece.

Menurutnya, fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri.

"Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan dan di balik keresahan itu ada harapan," ujar Puan.

Puan mengatakan, dalam prinsip demokrasi, kebebasan berserikat dan berkumpul serta penyampaian kritik dan pendapat oleh rakyat harus mendapat ruang yang luas. Demokrasi tidak hanya berhenti di bilik suara, tetapi juga terus tumbuh di ruang dialog, dapur rakyat, balai desa, hingga gedung parlemen.

"Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat," katanya.

Pemegang kekuasaan, kata Puan, perlu bijaksana dalam mendengar, memahami, serta merespons kritik dengan hati yang jernih dan pikiran terbuka.

Akan tetapi, Puan menekankan kritik yang disampaikan rakyat tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan dan menjadi pemecah belah bangsa.

Dia juga menekankan kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan.

"Gunakanlah ruang kritik itu sebagai sarana untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bagi seluruh anak bangsa," ucap Puan.

Puan Maharani mengatakan demokrasi yang menjadi cita-cita segenap bangsa Indonesia adalah demokrasi yang mengusung supremasi suara rakyat yang bebas dari politik campur tangan dan buah tangan.

“Sebab, demokrasi yang kita cita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan, tetapi demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara. Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat,” kata Puan.

Puan mengatakan saat ini demokrasi dalam pemilu, selain ditentukan oleh garis tangan, juga kerap dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan.

Kita semua, kata Puan, memiliki garis tangan, nasib dan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, tetapi, tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang sama untuk ikut campur tangan dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi.

“Inilah kritik sekaligus otokritik terhadap demokrasi dalam pemilu kita. Kita harus terus memperbaiki dan menyempurnakannya,” ujarnya.

Ia mengatakan demokrasi tidak berhenti di bilik suara, tetapi terus tumbuh di ruang-ruang dialog, di dapur rakyat, di balai desa hingga di gedung parlemen, agar setiap keputusan lahir dari kesadaran bersama, bukan hanya kesepakatan segelintir elite.

Puan menegaskan sebaik apa pun visi dan integritas partai, jika sistem politik, khususnya sistem pemilu, tidak mendukung terwujudnya kedaulatan rakyat secara nyata, maka suara rakyat berisiko terdistorsi.

“Sistem pemilu kita, sebagai sarana utama membentuk perwakilan, memang belum sepenuhnya sempurna. Tantangan kita adalah memastikan bahwa sistem ini benar-benar mendekatkan kehendak rakyat dalam menempatkan wakil-wakilnya dan memilih pemimpinnya,” tuturnya.

Pembagian Kekuasaan Bukan untuk Saling Melemahkan

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif bukan bertujuan saling melemahkan, melainkan untuk memastikan tidak ada kekuasaan yang berdiri di atas yang lain.

"Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dibagi, bukan untuk saling melemahkan, melainkan untuk memastikan tidak ada satu kekuasaan pun yang berdiri di atas yang lain," kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), dikutip dari Antara.

Menurutnya, pembagian kekuasaan antara Pemerintah, DPR, DPD, MPR, MA, dan MK bukan sekadar pemisahan kekuasaan, akan tetapi kekuatan terpadu dalam mencapai tujuan bernegara. Ketiga pilar kekuasaan dibangun dari satu fondasi yang sama yakni kedaulatan rakyat.

Puan menjelaskan DPR bertindak sebagai penjaga nurani rakyat dan konstitusi. DPR memastikan kekuasaan tetap setia kepada rakyat, taat pada jalur konstitusi, dan demokrasi berjalan dengan hikmat kebijaksanaan.

DPD berperan sebagai penyambung aspirasi daerah di tingkat nasional dengan menghimpun, menyalurkan, dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga supremasi hukum sekaligus bagian dari sistem demokrasi yang beradab, yang menjalankan kewenangannya secara konsisten tanpa melampaui batas wewenang yang telah diatur konstitusi.

"Seperti sebuah orkestra konstitusional, meskipun kadang-kadang nadanya sumbang, semua komponen harus tetap menyanyikan satu lagu yang sama, yaitu Indonesia Raya," ujar Puan.

Puan Maharani menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran, yang dengan sigap menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang merupakan hajat hidup masyarakat.

“Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami DPR RI, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang dalam waktu singkat telah menyelesaikan atau merespons cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat,” kata Puan.

Puan kemudian mengungkapkan persoalan tersebut antara lain pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat, penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak, dan berbagai kebijakan lain yang dijalankan melalui program Astacita.

“Respons cepat ini patut diapresiasi karena mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat. Namun, akan lebih baik jika langkah-langkah tersebut merupakan hasil dari perencanaan matang dan cermat, sehingga menjadi bagian dari kinerja reguler pemerintah,” ujarnya.

Ke depan, kata Puan, rakyat tentu mendambakan agar masalah-masalah lain yang berada di luar kemampuan mereka dapat diselesaikan pemerintah dengan cepat.

“Tugas kita bukan hanya membicarakan harapan rakyat, tetapi juga mewujudkannya. Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus senantiasa mawas diri, sebab kekuasaan sejatinya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat,” kata Puan.

Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju".