Di Sidang Tahunan MPR, Ketua MPR Sebut Telah Selesaikan Rumusan Awal PPHN

IVOOX.id – Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan pihaknya telah menyelesaikan rumusan awal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ia mengatakan hal tersebut saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025. 

"Badan Pengkajian MPR, dengan didukung Komisi Kajian Ketatanegaraan telah menyelesaikan rumusan awal PPHN," kata Muzani saat berpidato dalam sidang tahunan di gedung MPR, Jumat (15/8/2025), dikutip dari Antara.

Muzani menjelaskan Badan Pengkajian MPR telah menyampaikan hasil rumusan awal PPHN dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh pimpinan fraksi dan Kelompok DPD pada 6 Agustus 2025.

Walau demikian, Muzani menilai rumusan awal itu masih harus dilengkapi dan masih dalam proses pembahasan lebih lanjut.

Karenanya, dia meminta seluruh masyarakat untuk terlibat memberikan masukan demi memperkuat konsep rumusan awal PPHN.

"Kami mengajak kepada segenap lembaga-lembaga negara, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, memberikan masukan terkait dengan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara," kata Muzani.

Dalam pidatonya, Muzani menyebut Presiden Prabowo Subianto berhasil memperkuat bangsa di tahun pertamanya menjabat sebagai presiden.

"Dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di tahun pertama ini, kita menyaksikan tekad yang kuat untuk mengamalkan spirit pesan tersebut, yaitu menjadikan Indonesia negara besar dan kuat," kata Muzani.

Upaya memperkuat kedaulatan itu, kata Muzani, telah dilakukan Prabowo dengan menggulirkan beragam program yang berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, pertahanan nasional, dan keunggulan teknologi.

Selain itu, lanjut Muzani, Prabowo juga sudah menggelar program-program di bidang hilirisasi, pembangunan wilayah perbatasan, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan UMKM yang berpengaruh pada penguatan ekonomi rakyat.

"Ini menjadi motor penting untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global," kata Muzani saat menjelaskan ragam pencapaian Prabowo.

Karenanya, Muzani berharap program-program tersebut dapat terus bergulir dan dipertanggungjawabkan pemerintah demi terciptanya kemakmuran rakyat.

"Kita patut bersyukur atas pencapaian pemerintah yang layak dicatat dan mulai dirasakan manfaatnya," jelas Muzani.

Muzani mengatakan, bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah mengaktualisasikan demokrasi ekonomi Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, aktualisasi pelaksanaan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bukan sekadar janji, tetapi sebuah komitmen untuk kembali kepada ruh konstitusi kita,” kata Muzani.

Muzani mengatakan, Indonesia merupakan bangsa yang kaya raya, namun sebuah bangsa yang besar tidak akan membiarkan kekayaan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Tekad tersebut, ujar dia, berupaya diaktualisasikan dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan memprioritaskan kemandirian ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan nasional, Pemerintah berupaya mewujudkan apa yang diamanatkan oleh Pasal 33 tersebut,” katanya.

Muzani juga menyatakan dukungan MPR pada pemerintah dalam upaya memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"MPR mengapresiasi upaya yang sungguh sungguh dari pemerintah dalam menindak tegas korupsi melalui aparat penegak hukum," kata Muzani.

Menurut Muzani, praktik korupsi merupakan celah buruk yang dapat mencederai semangat demokrasi dalam berpolitik.

Praktik tersebut, kata Muzani, dapat mencederai semangat para pemimpin bangsa dalam membangun negara ke arah pembangunan yang lebih baik.

Dia berharap iklim demokrasi di Indonesia dapat terlepas dari budaya korupsi demi menjaga semangat dalam membangun bangsa.

Karenanya, pihaknya mendorong pemerintah dalam hal ini para penegak hukum untuk memperkuat upaya dalam memberantas korupsi.

"Korupsi adalah pengkhianatan kepada roh demokrat yang dapat merusak legitimasi negara dan merusak masa depan," tegas Muzani.

Muzani mengatakan, MPR mendukung Pemerintah Indonesia dalam membangun dialog tingkat internasional untuk mendamaikan konflik antara Thailand dan Kamboja.

"Kita meyakini bahwa dialog dan diplomasi adalah cara terbaik untuk membina hubungan di ASEAN, termasuk untuk menyelesaikan konflik Kamboja dan Thailand," kata Muzani.

Menurut Muzani, Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat berpengaruh di kawasan ASEAN dan pengaruh ini harus digunakan untuk menciptakan kedamaian dan kondusivitas di kawasan ASEAN.

"Sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN, kita mendorong untuk menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang damai dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara anggotanya," kata Muzani.

Dengan redupnya konflik antara Thailand dan Kamboja, Muzani yakin aktivitas perekonomian dan stabilitas politik di kawasan ASEAN dapat terjaga.

"Indonesia tidak lahir hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai inspirasi bagi bangsa lain yang memperjuangkan kemerdekaan dan martabat kemanusiaan," jelas Muzani.

Singgung Program Pemerintah

Muzani juga menyinggung program-program pemerintahan Prabowo-Gibran. Di antaranya program Sekolah Rakyat yang disebutnya menjadi jawaban untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia.

“Sekolah Rakyat adalah jawaban strategis untuk mengatasi pemerataan pendidikan,” kata Muzani.

Dia mengatakan, Sekolah Rakyat menjadi kesempatan bagi anak-anak yang kurang mampu untuk mengenyam bangku pendidikan.

“Sekolah Rakyat khusus hadir untuk anak-anak yang kurang mampu yang selama ini sulit mengakses pendidikan yang berkualitas,” ucapnya.

Dengan tujuan tersebut, Sekolah Rakyat pun menjadi jalan keluar yang membuka kesempatan bagi setiap anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Muzani juga menyinggung program pemeriksaan kesehatan gratis yang digulirkan pemerintah berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat.

"Program pemeriksaan kesehatan gratis merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memastikan setiap rakyat memiliki hak memiliki tubuh yang sehat," kata dia.

Menurut Muzani, manfaat program yang digulirkan pemerintah itu telah dirasakan masyarakat luas.

Melalui program tersebut, hak masyarakat untuk memiliki kesehatan yang layak terpenuhi oleh pemerintah.

Program tersebut, lanjut dia, juga dinilai tepat sasaran karena berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan menengah ke bawah.

Melalui program pemeriksaan kesehatan gratis itu, masyarakat diharapkan dapat mencegah penyakit sehingga kualitas kesehatan masyarakat Indonesia semakin meningkat.

"Dengan pemeriksaan gratis dapat mencegah penyakit sejak dini dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak," jelas dia.

Muzani juga menyebut program Koperasi Merah Putih yang digulirkan pemerintah.

"Koperasi Merah Putih adalah alat perjuangan ekonomi rakyat untuk menjadi kuat secara ekonomi," kata dia.

Menurut dia, melalui koperasi ini masyarakat dapat mendapatkan fasilitas usaha seperti modal hingga bahan-bahan di bidang pertanian dengan mudah dan murah.

Koperasi Merah Putih juga diharapkan dapat mengembangkan UMKM di daerah sehingga lapangan pekerjaan pun dapat terbuka.

Karena itu, dia berharap program Koperasi Merah Putih ini dapat bergulir terus demi kepentingan masyarakat. "Gerakan strategis ini bertujuan membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak kepada rakyat kecil," kata dia.

Sidang Tahunan MPR merupakan agenda kebangsaan rutin bangsa Indonesia saban menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini Sidang Tahunan MPR 2025 cukup istimewa karena dihadiri Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya dalam kapasitas dia sebagai kepala negara.

Turut hadir sejumlah tokoh nasional, para pemimpin partai politik, semua anggota MPR/DPR dan DPD, anggota kabinet pemerintahan, para mantan presiden dan wakil presiden, korps diplomatik dan perwakilan lembaga internasional di Jakarta.