"Pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan," ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), dikutip dari Antara.

Prabowo menjelaskan dana tersebut di antaranya berasal dari anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang besar, anggaran alat tulis kantor yang besar, serta berbagai anggaran lain yang selama ini menjadi sumber korupsi dan "bancakan".

Kepala Negara mengatakan dirinya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar NKRI. Oleh karena itu, dirinya tidak memiliki pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintahan.

“Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita yaitu ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar NKRI. Rp 300 triliun kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” ujarnya.

Prabowo menegaskan sebagai kepala pemerintahan eksekutif, dirinya berkewajiban untuk menegakkan hukum demi menyelamatkan bangsa di tengah kondisi kebocoran kekayaan negara dalam skala besar.

"Sebagai Presiden Indonesia, saya bertanggung jawab atas pemerintahan eksekutif, saya berkewajiban menegakkan hukum demi keselamatan bangsa. Saat ini kita menghadapi realita terjadi kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan Indonesia saat ini mengalami situasi yang disebut sebagai net outflow of national wealth.

Menurut Presiden, situasi tersebut harus segera diatasi dengan langkah tepat dan cepat, tanpa menghabiskan energi untuk mencari pihak yang bersalah.

Presiden mengatakan pemerintah yang dipimpinnya perlu memfokuskan upaya pada penyelesaian masalah pokok tersebut.

"Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah. Kita tidak ada waktu kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintah yang saya pimpin harus mengusahakan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini," ucap Presiden.

Prabowo mengibaratkan kondisi itu layaknya tubuh yang kehilangan darah secara terus-menerus, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian.

Kepala Negara mengingatkan apabila aliran kekayaan nasional ke luar negeri dibiarkan, Indonesia berpotensi menjadi negara gagal.

Oleh karena itu, Prabowo menegaskan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan kekayaan negara, meskipun upaya tersebut mungkin sulit dan tidak populer bagi sebagian pihak.

Kekayaan itu, lanjutnya, perlu dijaga agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa saat ini maupun generasi mendatang.

"Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita pada hari ini dan pada hari esok. Untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang," katanya.

Presiden Prabowo Subianto merasa adanya keanehan situasi di mana Indonesia sebagai negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia justru pernah mengalami kelangkaan minyak goreng.

"Kekuatan suatu negara terletak bagaimana negara itu bisa menguasai dan mengelola kekayaan. Karena itu kita berani koreksi apabila kita telah mengambil langkah yang keliru. Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng," kata Prabowo.

Ia menilai kondisi tersebut sebagai hal yang tidak masuk akal dan berkaitan dengan praktik manipulasi yang merugikan kepentingan masyarakat.

Prabowo menyebut fenomena kelangkaan itu berlangsung selama berminggu-minggu bahkan hingga beberapa bulan.

"Dan ternyata memang, itu ternyata adalah permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung ketua DPR, yang saya beri nama serakahnomics. Negara produksi kelapa sawit terbesar di dunia, berminggu-minggu, hampir berapa bulan, kelapa sawit langka," ucap dia.

Keanehan serupa, lanjutnya, juga terjadi pada sektor pangan lainnya. Pemerintah telah memberikan berbagai subsidi, mulai dari pupuk, alat pertanian, pestisida, irigasi, hingga beras, namun harga pangan tetap sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat.

Ia menilai permasalahan tersebut mencerminkan adanya distorsi dalam sistem ekonomi nasional.

Ia menegaskan, amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, telah diabaikan, seolah tidak lagi relevan dalam kehidupan modern saat ini.

"Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita, adanya penyimpangan, bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, telah kita abaikan, seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tidak relevan dalam kehidupan kita yang modern di abad ke-21 ini," ujar dia.

Singgung Korupsi dari Birokrasi hingga BUMN

Presiden Prabowo Subianto menyinggung besarnya tantangan pemerintah memberantas praktik korupsi dan perilaku korup yang menjangkiti, mulai dari para eselon dan birokrat-birokrat di institusi pemerintahan hingga pejabat-pejabat badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik daerah (BUMD).

Menurut Presiden Prabowo, korupsi merupakan hal yang tidak baik, tetapi fakta bahwa ada pejabat-pejabat yang korup harus berani diakui sebagai suatu tantangan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang bersih.

"Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korup ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita, ada di BUMD-BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi," kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato kinerja lembaga-lembaga pemerintah dan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat (15/8/2025), dikutip dari Antara.

Presiden Prabowo kemudian menyampaikan hasil perenungannya, yaitu setelah 299 hari memimpin pemerintahan eksekutif, Presiden menyatakan dirinya semakin mengetahui betapa besarnya tantangan membereskan aksi-aksi penyelewengan yang ada di tubuh pemerintahan.

"Hal ini tidak baik, tetapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia. Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan, Bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri, harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri, harus berani melihat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Tanpa mau mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki," sambung Presiden Prabowo.

Presiden kemudian menegaskan dirinya, saat diambil sumpahnya sebagai Presiden RI, telah berjanji untuk melaksanakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Karena itu, saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi, dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintahan," ujar Presiden.

Prabowo mengkritik sekelompok elite yang menyebut pemikiran para pejuang Angkatan 1945, termasuk dua Proklamator Kemerdekaan RI, Soekarno dan Mohammad Hatta, sudah kuno dan tidak lagi relevan digunakan untuk menghadapi tantangan dunia modern.

Menurut Presiden Prabowo, anggapan semacam itu keliru.

"Saya melihat ada kecenderungan dari sebagian kaum elite Indonesia, sebagian orang-orang yang memandang dirinya paling pinter di Republik ini, mereka memandang bahwa pemikiran Bung Karno, pemikiran Bung Hatta, pemikiran Generasi 45 tidak relevan lagi di zaman sekarang, sudah kuno, sudah lawas untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Menurut hemat saya, pemikiran tersebut adalah keliru," kata Prabowo.

Presiden Prabowo kemudian menjelaskan para pejuang dan pendiri bangsa yang tergabung dalam Angkatan 45 itu merupakan generasi yang mengalami penjajahan, imperialisme, dan kolonialisme.

"Mereka sadar dan mereka merasakan, melihat bahwa kekayaan Indonesia diangkut ratusan tahun keluar dari Nusantara ini. Karena itu, mereka menyusun rancang bangun. Mereka buat dokumen yang tidak terlalu panjang, tetapi sangat eksplisit menjelaskan bagaimana kita harus laksanakan ekonomi kita dan demokrasi kita," sambung Presiden.

Presiden kemudian mengungkap keyakinan dan optimismenya jika Indonesia mau mengikuti rancang bangun yang dibuat oleh para pendiri bangsa itu, Indonesia dapat menjadi negara yang kuat.

Oleh karena itu, Indonesia, menurut Presiden Prabowo, harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dan harus berdaulat di seluruh bidang.

"Tujuan kita merdeka ialah untuk merdeka dari kemiskinan untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri," kata Presiden Prabowo di hadapan ribuan tamu undangan, yang merupakan anggota dewan, pejabat-pejabat negara, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Presiden Prabowo yakin dan optimistis Indonesia mampu mewujudkan visi swasembada pangan itu karena Indonesia dianugerahi sumber daya yang melimpah.

"Tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita agar cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya," ujar Presiden Prabowo.

Singgung Program Makan Bergizi Gratis

Prabowo menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi desa, sekaligus meningkatkan angka kehadiran hingga prestasi siswa di sekolah.

“Angka kehadiran anak di sekolah meningkat, prestasi belajar juga naik. Per hari ini ada 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi, yang mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” kata.

Selain memperbaiki gizi 82 juta anak dan ibu hamil, kata Presiden Prabowo, MBG juga menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di dapur-dapur dan menggerakkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, serta UMKM di daerah.

Dukungan berbagai pihak, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), hingga TNI, Polri, organisasi masyarakat, dan koperasi, dinilai menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Program MBG bukan hanya program sosial, tetapi strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia unggul.

“Kita harus mengakui, bangsa kita punya kemampuan bila ada kehendak dan kerja bersama,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan sebanyak 20 juta anak sekolah, anak pra-sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, di seluruh Indonesia telah menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari melalui program prioritas nasional itu.

“PBB menyebut MBG sebagai investasi terbaik sebuah bangsa,” kata Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, dalam tujuh bulan pemerintah sudah berhasil mencapai apa yang negara-negara lain butuh belasan tahun. Ia mencontohkan Brasil misalnya, memerlukan 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima makan bergizi gratis.

Keberhasilan itu disampaikan Presiden tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai Badan Gizi Nasional, TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama-Muhammadiyah, hingga yayasan yang bergotong royong mendukung pembentukan 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi.

"Terima kasih Badan Gizi Nasional. Di hadapan Majelis yang terhormat ini, saya menyampaikan penghargaan saya kepada Kepala Badan dan seluruh anggota Badan Gizi Nasional yang telah bekerja keras mencapai hal ini," ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menegaskan MBG bukan sekadar program sosial, tetapi fondasi menciptakan generasi sehat, cerdas, dan produktif karena telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di dapur-dapur serta melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan perekonomian Indonesia berhasil tumbuh di atas 5 persen di tengah situasi perang dagang dan konflik politik ekonomi global.

"Di tengah konflik politik, konflik ekonomi secara global, perang dagang, perang tarif, ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5 persen, tumbuh dalam 5,12 persen dan para pakar yakin bahwa ini akan semakin meningkat saat-saat yang akan mendatang," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Selain itu, lanjutnya, di tengah dunia yang pernah penuh gonjang ganjing, realisasi investasi Indonesia pada semester pertama 2025 telah mencapai Rp942 triliun, naik 13,6 persen dari tahun lalu, dan telah mencapai target APBN 2025 sebelum akhir tahun. Serta berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia 1.200.000 orang.

Prabowo mengatakan, ketika Indonesia tidak konsekuen menjalankan Undang-Undang dasar 1945 terjadilah distorsi ekonomi, terjadilah pemerataan ekonomi yang tidak cepat, di mana yang menikmati pertumbuhan ekonomi hanya segelintir orang saja. Terjadilah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen selama 7 tahun terakhir, namun tidak tercermin dalam kondisi nyata rakyat Indonesia.

Di samping itu, ia mengatakan masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panen, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya.

"Namun, ketika kita konsekuen menjalankan undang-undang dasar kita dalam 299 hari ini, Alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai berbagai kemajuan-kemajuan yang cukup berarti," kata Prabowo.

Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

Sementara itu, jajaran menteri dan wakil menteri yang menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kemudian, ada pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selepas Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan-nya, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

Mantan Presiden dan Wapres Hadiri Sidang Tahunan MPR

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply