Setjen DPR Terbitkan Edaran WFH untuk Anggota DPR di Tengah Demo Buruh di Kompleks Parlemen

IVOOX.id – Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) menerbitkan Surat Edaran Nomor 14 ISE-SEKJEN/2025 pada Kamis, 28 Agustus 2025, mengenai penyesuaian sistem kerja pegawai. Langkah ini diambil sebagai antisipasi atas potensi hambatan mobilitas dan keamanan akibat aksi unjuk rasa yang dipusatkan di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan.

Dalam surat edaran tersebut, Setjen DPR menegaskan penyesuaian pola kerja berbasis work from home (WFH) dan work from office (WFO) diperlukan untuk menjaga kelancaran tugas kedinasan serta produktivitas pegawai. Sistem ini juga diharapkan dapat meminimalisir risiko keterlambatan dan gangguan akibat kepadatan lalu lintas serta terbatasnya akses menuju kawasan DPR.

“Pegawai dengan tugas penting dan mendesak tetap diwajibkan hadir di kantor (WFO). Pegawai yang tidak memiliki penugasan langsung dapat bekerja dari rumah (WFH),” bunyi kutipan surat edaran tersebut.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diminta mengatur kehadiran pegawai dengan komposisi 25 persen WFO dan 75 persen WFH, menyesuaikan kebutuhan layanan prioritas. Sementara pegawai yang sedang dalam perjalanan dinas tetap melaksanakan tugas sesuai lokasi yang tertera dalam surat tugas.

Bahkan, narasumber acara resmi DPR RI seperti Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Ujang Komarudin, juga diarahkan untuk hadir secara daring. “Tidak ke DPR karena ada demo, saya akan kirim video saja, panitia (diskusi) mengarahkan seperti itu,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni membenarkan adanya imbauan WFH tersebut. “Memang ada edaran dari kesekjenan untuk WFH,” ungkapnya kepada media. Ia menegaskan edaran itu hanya berlaku bagi ASN dan tenaga ahli (TA) di lingkungan DPR sebagai bentuk pengamanan. “Pegawai ASN dan TA. Iya buat jaga keamanan aja semua pihak,” ujarnya.

Sahroni berharap aksi yang digelar di sekitar DPR bisa berlangsung aman dan tertib. “Saya harap demo hari ini disalurkan dengan cara yang baik-baik dan sampaikan secara terbuka. Jangan sampai ada yang menunggangi bagi mereka-mereka yang mau menghasut sampai terprovokasi pihak-pihak agar bisa terjadi anarkis,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa demo buruh ini akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI dengan perkiraan 10 ribu massa hadir.

Adapun enam tuntutan yang akan disuarakan buruh, yakni: penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, penghentian PHK serta pembentukan Satgas PHK, reformasi pajak perburuhan, pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi, serta revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem Pemilu 2029.

Hingga sore hari, massa buruh dari berbagai daerah terus berdatangan dan berkumpul di depan gerbang utama Gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.