BKPM: Sektor UKM Banyak Mengalami Regulasi Berbelit

iVooxid, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyoroti regulasi yang berbelit yang masih menjadi kendala dalam upaya untuk memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dinilai menjadi salah satu korban terbesar dari rezim perizinan yang berbelit.

Tom begitu kira dia disapa mengatakan, bahwa regulasi yang berbelit merupakan beban terbesar bagi UKM. "Perusahaan besar bisa membayar banyak pengacara untuk mengurusi hal tersebut, namun bagi UKM mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu, akhirnya mereka tidak mengurus dan tetap menjadi sektor informal," kata Tom di Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Tom menilai, bahwa salah satu UKM unggulan Indonesia yang telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa mereka akan mulai melakukan ekspor ke Amerika Serikat dan Eropa. Mereka memilih 100 eprsen ekspor, karena mereka telah mendapatkan US certified agency, Switzerland certified agency, namun mereka kesulitan untuk memenuhi regulasi di Indonesia.

Hal ini menjadi perhatian yang serius mengingat Indonesia sedang dalam upaya untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business). Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyampaikan targetnya untuk meningkatkan peringkat Indonesia menjadi peringkat ke-40.

Tom juga menyampaikan berbagai langkah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengangkat UKM masuk ke sektor formal. Salah satunya terkait dengan rencana kerjasama dengan perusahaan online asal Tiongkok, Alibaba. "Dalam kunjungan ke markas Alibaba di Hangzhou beberapa waktu lalu, dibicarakan kemungkinan kerjasama untuk membentuk platform guna memberikan bantuan bagi UKM untuk memasuki sektor formal," tegas Tom.

Selain itu, BKPM juga akan terus melakukan berbagai reformasi dan mengawal deregulasi kebijakan di berbagai bidang.

Sementara ketika moderator acara tersebut Lin Neuman menanyakan mengenai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melakukan diseminasi kebijakannya, Kepala BKPM menyampaikan pentingnya pemanfaatan teknologi email, maupun berbagai platform media sosial.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam kesempatan tersebut menyoroti masih belum optimalnya investasi berskala menengah kecil dari Amerika Serikat. "Kementerian Perindustrian bersama Pak Tom siap membantu pengusaha Amerika Serikat yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia," ungkap Airlangga.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara sumber investasi utama ke Indonesia. Dari data BKPM, periode Januari-Juni 2016, realisasi investasi dari Amerika Serikat tercatat sebesar USD358 juta terdiri dari 263 proyek. Capaian tersebut berada di peringkat 9 terbesar negara yang menanamkan modalnya di Indonesia.(ava)