Banjiri Bundaran HI, Mahasiswa Desak Karhutla Jadi Bencana Nasional

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan mengatakan, aksi tersebut menyuarakan lima tuntutan yang selama ini dinilai sebagai keresahan masyarakat. Dalam tuntutan tersebut massa aksi menyoroti persoalan ekonomi, biaya pendidikan, pemberantasan korupsi, serta perlindungan kebebasan berpendapat.

"Selama ini kita telah menampung kemarahan dan keresahan rakyat yang selama ini mungkin tertutupi," kata Namora kepada awak media, Rabu (28/10/2026).

Menurutnya salah satu tuntutan yang paling mendesak yakni penetapan status bencana nasional untuk karhutla dan bencana ekologis lainnya. Mahasiswa menilai pemerintah perlu mengambil langkah lebih serius dalam menangani bencana tersebut.

"Padahal, parameter hukum sudah jelas, benefitnya sudah jelas, mungkin pemerintah dengan egonya itu masih menolak untuk mengakui," ucap Namora.

Selain isu karhutla, para mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) termasuk salah satu yang disoroti agar dikaji dari sisi prioritas anggaran.

Di sektor pendidikan, BEM UI meminta pemerintah menurunkan biaya pendidikan dan memastikan akses layanan dasar yang lebih merata. Mahasiswa juga menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menolak penggunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan.

Selanjutnya dalam tuntutan terkait HAM dan demokrasi, mahasiswa meminta pemerintah menjamin kebebasan masyarakat menyampaikan kritik. Mereka juga menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap warga yang menyuarakan pendapat serta keterlibatan militer di ruang sipil.

"Kita tahu ada ribuan teman kami yang sampai sekarang masih menjadi tahanan politik, ada ratusan teman kami yang menjadi korban kriminalisasi, dan ada puluhan desa dan kota menjadi korban dari militerisasi yang masuk ruang sipil," keluh Namora.