Walhi Kritik Menteri Nusron Soal Pencabutan HGU Perusahaan Terlibat Karhutla, Minta ATR/BPN Bertindak Proaktif

Dalam keterangannya di Jakarta, 10 Oktober 2026, Nusron menyatakan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap sebelas perusahaan. Dari jumlah tersebut, tiga HGU dicabut seluruhnya, satu dicabut sebagian, empat perusahaan diketahui beroperasi tanpa HGU, sedangkan tiga lainnya masih dalam proses pengkajian.

Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi, Umi Ma’rufah, mengatakan pemerintah seharusnya dapat mengambil langkah pengawasan dan evaluasi secara mandiri. Terlebih, organisasi tersebut mengaku telah menemukan indikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah konsesi perusahaan sejak pertengahan 2026.

Berdasarkan pemantauan Walhi pada September hingga Oktober 2026, ditemukan 16.723 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi yang tersebar di 945 wilayah HGU. Namun, Walhi menyoroti tidak adanya korporasi perkebunan sawit di Kalimantan Tengah, wilayah yang disebut paling parah terdampak, yang dikenai tindakan.

“Kementerian ATR/BPN seharusnya memiliki data yang lebih valid dan komprehensif terkait karhutla, mengingat kementerian inilah yang memiliki data perizinan HGU. Dengan data tersebut, seharusnya mereka dapat secara proaktif melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap perusahaan pemegang HGU yang terindikasi mengalami kebakaran, tanpa harus menunggu rekomendasi dari Polri. Pertanyaannya, langkah konkret apa yang selama ini dilakukan Menteri ATR/BPN untuk mengawasi dan menindak perusahaan yang konsesinya mengalami kebakaran?” kata Umi dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id pada Rabu (11/11/2026)˙.

Selain menggunakan analisis titik panas, Walhi mengaku melakukan pemantauan langsung di sejumlah konsesi perkebunan sawit. Di Kalimantan Tengah, organisasi tersebut menemukan indikasi kebakaran di wilayah kerja PT Arjuna Utama Sawit, PT Globalindo Agung Lestari, dan PT United Agro Indonesia.

Sementara di Kalimantan Selatan, pemeriksaan lapangan atau ground checking menemukan lahan bekas terbakar di konsesi PT Subur Agro Makmur, PT Palmina Utama, PT Kintap Jaya Wattindo, PT Surya Langgeng Sejahtera, dan PT Tasnida Agro Lestari. WALHI juga menyinggung kebakaran di wilayah Monrad Intan Barakat.

Umi mempertanyakan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan yang menjalankan kegiatan perkebunan tanpa HGU. Menurutnya, perusahaan yang beroperasi tanpa hak atas tanah yang sah harus ditindak secara hukum.

“Yang jelas, kami mempertanyakan di mana langkah tegas pemerintah dalam menindak perusahaan perkebunan sawit yang terindikasi mengalami kebakaran. Apalagi, dari sebelas perusahaan yang dievaluasi, terdapat perusahaan yang HGU-nya telah dicabut dan tiga perusahaan yang justru diketahui beroperasi tanpa HGU. Perusahaan tidak seharusnya dapat beroperasi tanpa memiliki HGU. Jika praktik ini terjadi, ke mana pengawasan pemerintah selama ini? Harus ada tindakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan aktivitas perkebunan secara ilegal tanpa HGU. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian juga seharusnya mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan yang melanggar, bukan justru membiarkan praktik tersebut berlangsung tanpa konsekuensi,” ujar Umi.

Atas temuan tersebut, Walhi mendesak Kementerian ATR/BPN melakukan audit dan evaluasi secara proaktif terhadap seluruh HGU yang terindikasi mengalami karhutla. Penindakan, menurut organisasi tersebut, perlu mempertimbangkan temuan lapangan, data titik panas, serta kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pengelolaan dan perlindungan lingkungan.

Walhi juga meminta Kementerian Pertanian mengevaluasi dan mencabut IUP perusahaan apabila terbukti melakukan pelanggaran. Selain pencabutan izin, pemerintah dinilai perlu memastikan perusahaan bertanggung jawab atas pemulihan wilayah yang terbakar agar penegakan hukum tidak berhenti pada sanksi administratif.