UGM Upayakan Pendampingan Mahasiswa yang Ditangkap Saat Kericuhan Unjuk Rasa di Kawasan Malioboro

Rektor UGM Prof. Ova Emilia mengatakan sudah menyampaikan pesan kepada para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terkait kondisi kampus dan langkah yang sedang dilakukan universitas menyikapi situasi aksi 10 November 2026 dan langkah yang sedang dilakukan.

"Kami memastikan UGM terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk menjaga keamanan lingkungan kampus. Sivitas dapat menjalankan aktivitas dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi dan arahan keselamatan dari universitas," kata Ova dalam keterangannya di Yogyakarta, Rabu (11/11/2026), dikutip dari Antara.

Ia mengatakan saat ini kampus sedang melakukan pendataan mahasiswa yang mengikuti aksi maupun yang terdampak oleh peristiwa tersebut.

"Universitas juga tengah mengupayakan pendampingan bagi mahasiswa yang dilaporkan diamankan oleh aparat, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kondisi dan keberadaan mereka," katanya.

Ova juga mengajak seluruh sivitas yang memiliki informasi relevan mengenai keberadaan, kondisi atau situasi mahasiswa terdampak untuk segera menyampaikan melalui [email protected], setiap informasi akan dikoordinasi dan diverifikasi untuk mendukung upaya pencarian dan pendampingan.

Sementara itu, untuk menjaga keselamatan bersama, UGM mengimbau seluruh sivitas untuk tetap tenang dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

"Mengikuti informasi dan arahan resmi dari Universitas, Fakultas, serta Unit Keamanan Kampus. Apabila mengetahui mahasiswa yang belum dapat dihubungi, segera sampaikan informasi kepada fakultas atau ke [email protected]," ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk tindakan kekerasan terhadap sivitas dalam penyampaian aspirasi maupun dalam proses pengamanan aksi.

"Hak sivitas untuk menyampaikan pendapat secara damai harus dihormati dan dilindungi. Tindakan pengamanan oleh aparat harus senantiasa mengedepankan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," ujarnya.

Ova menjelaskan apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan dalam peristiwa tersebut, pihak kampus akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka.

"Termasuk memberikan pendampingan hukum, berkoordinasi dengan pihak berwenang, dan mengupayakan agar mereka dapat segera dibebaskan apabila tidak terdapat dasar hukum untuk penahanan lebih lanjut," katanya.

Sementara bagi mahasiswa yang mengalami luka atau membutuhkan perawatan medis akibat peristiwa tersebut, UGM akan memastikan tersedianya pendampingan dan menanggung biaya pengobatan serta perawatan yang diperlukan.

"Keselamatan dan perlindungan mahasiswa merupakan tanggung jawab kita bersama," ujarnya.

FIAD Kecam Kekerasan Aparat

Terpisah, Forum Intelektual AntarDisiplin (FIAD) mengecam kekerasan aparat dalam rangkaian unjuk rasa pada 10-11 November 2026 di Yogyakarta.

“Kekerasan aparat disaksikan langsung dan terekam dalam rekaman audiovisual warga. Aparat berseragam lengkap dan kendaraan lapis baja juga terlihat di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Pengejaran hingga ke dalam kampus dan rumah sakit, penangkapan, intimidasi, serta tindakan yang membahayakan warga sipil merupakan pelanggaran serius. Kampus dan rumah sakit bukan medan operasi,” demikian pernyataan tertulis FIAD yang diterima ivoox.id, Rabu (11/11/2026).

Pernyataan FIAD tersebut diwakili oleh Susi Dwi Harijanti dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Premana Wardayanti Premadi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), serta Manneke Budimandari dan Theddeus Octavianus Hari Prasetyono dari Universitas Indonesia (UI).

FIAD menyatakan, kebebasan menyampaikan pendapat dijamin konstitusi. Aparat yang bertugas seharusnya melindunginya, bukan membungkamnya dengan kekerasan.

“Pengerahan aparat bersenjata lengkap dan kendaraan lapis baja ke lingkungan kampus menghidupkan kembali ingatan tentang praktik militeristik Orde Baru. Negara tidak boleh memakai kekuatan untuk menebar takut di ruang sipil. Warga yang menyampaikan pendapat tidak boleh diancam, dikejar, atau diserang,” dikutip dari keterangan tertulis FIAD.

Kekerasan terhadap peserta aksi bukan peristiwa tunggal. Amnesty International Indonesia mencatat bahwa pada periode 20 Oktober 2024–19 Oktober 2026, sedikitnya 6.003 orang ditangkap dan mengalami kekerasan fisik dalam aksi protes; 4.210 di antaranya dibebaskan tanpa dakwaan. Data ini mencakup peserta aksi secara umum, bukan mahasiswa saja. Namun, skalanya menegaskan perlunya penyelidikan dan pertanggungjawaban. 

Dalam pernyataannya, FIAD menuntut penghentian segera kekerasan, intimidasi, ancaman, serta penggunaan kekuatan aparat secara berlebihan dan tidak tepat terhadap warga yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya. Hentikan pengejaran dan kekerasan di kampus maupun rumah sakit serta tarik kembali aparat dan kendaraan taktis dari lingkungan kampus.

FIAD meminta agar aparat mengumumkan data orang yang ditangkap dan memastikan mereka bisa mendapat bantuan hukum serta menghubungi keluarganya. Bentuk penyelidikan independen dan transparan atas seluruh dugaan kekerasan, intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, serta pengerahan aparat dan kendaraan lapis baja

“Pulihkan dan lindungi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi kampus dari intervensi kekuasaan dan militer. Hormati hak warga untuk menyampaikan pendapat. Hentikan penanganan aksi dengan kekerasan,” demikian pernyataan FIAD.