Walhi Kritik Klaim “Walking the Talk” Pemerintah di COP31, Soroti Kerusakan Hutan hingga Ketergantungan Batu Bara

Dalam pidato tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat dan Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menjanjikan perlindungan hutan bagi generasi mendatang. Namun, Walhi memperkirakan kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026 telah melepaskan 307,6 juta ton CO₂. Angka itu disebut lebih dari dua kali target penyerapan bersih sektor kehutanan melalui program FOLU Net Sink 2030.

Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, juga menyoroti pelaksanaan pasar karbon. Menurut pemantauan WALHI, terdapat 446 titik panas berkepercayaan tinggi di 12 konsesi yang terkait proyek karbon selama 1 Januari hingga 14 September 2026. Kalimantan Timur, yang menjadi provinsi percontohan program FCPF, juga masih mengalami kebakaran hutan.

Sementara itu, dari dana pembayaran berbasis hasil atau *result-based payment* (RBP) Green Climate Fund (GCF) sebesar US$103,78 juta, baru sekitar Rp500 miliar yang tersalurkan hingga Juli 2026.

“Utusan Khusus Presiden menyebut Indonesia sedang “walking the talk” dan memperkuat pasar karbon lewat registri nasional dan Perpres 110/2025. Pemantauan Walhi menemukan 446 titik panas berkepercayaan tinggi di 12 konsesi yang terkait proyek karbon sepanjang 1 Januari–14 September 2026. Kalimantan Timur, provinsi percontohan program FCPF, juga tetap terbakar sepanjang 2026. Sementara itu, dari dana result-based payment (RBP) GCF sebesar US$103,78 juta, baru sekitar Rp500 miliar yang tersalur per Juli 2026”, kata Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional dalam konferensi pers pada Senin (9/11/2026).

Walhi juga mempertanyakan klaim transisi energi bersih karena pemerintah dinilai belum menyinggung ketergantungan Indonesia terhadap batu bara. Produksi batu bara nasional mencapai 790 juta ton pada 2025, dengan sekitar 514 juta ton di antaranya diekspor. Pada saat yang sama, bauran energi terbarukan baru mencapai 15,75 persen.

Menurut Walhi, kondisi tersebut bertolak belakang dengan narasi dekarbonisasi industri. Hilirisasi nikel yang dipromosikan sebagai bagian dari industrialisasi hijau masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Data CREA dan GEM pada 2026 mencatat kapasitas PLTU captive di kawasan industri mencapai 19,3 gigawatt pada 2025. Bahkan, lebih dari 94 persen listrik untuk pengolahan nikel berasal dari batu bara berdasarkan data Ember 2026.

Walhi turut menyoroti dampak pertambangan nikel terhadap hutan alam. Aktivitas tambang untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik disebut telah menghilangkan sekitar 193.830 hektare hutan alam selama 2001–2023. Selain itu, sekitar 740.260 hektare hutan alam berada dalam izin aktif Hutan Tanaman Energi yang berpotensi dialihfungsikan untuk produksi biomassa.

“Di paviliun, pemerintah bicara soal tenaga surya, tetapi smelter nikel yang disebut industri hijau masih hampir seluruhnya digerakkan batu bara. Ditambah hutan alam yang ditebang untuk nikel dan kayu energi, ini bukan transisi. Ini pemindahan kerusakan,” kata Uli.

Kritik juga diarahkan pada proyek ketahanan pangan dan energi di Merauke, Papua Selatan. Walhi mencatat sekitar 265.208 hektare hutan alam masuk dalam kawasan hutan yang dilepaskan untuk proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Sekitar 40.000 hektare di antaranya telah dibuka hingga awal Juli 2026, sementara 24 kampung adat disebut terancam.

Walhi memperkirakan alih fungsi seluruh kawasan hutan alam tersebut berpotensi melepaskan emisi sebesar 140 juta hingga 299 juta ton CO₂. Organisasi itu juga mencatat 809 titik panas di kawasan PSN Merauke selama Januari hingga 12 Oktober 2026.

Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan WALHI, Dana Tarigan, menilai pembangunan pangan perlu mempertimbangkan sumber pangan dan ruang hidup masyarakat adat.

“Produksi beras memang naik, tapi harganya adalah hutan dan ruang hidup masyarakat adat Marind, yang pangannya berasal dari hutan, bukan sawah. Kedaulatan pangan adalah soal siapa yang menentukan apa yang ditanam di tanahnya,” kata Dana.

Ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara pernyataan pemerintah yang menyebut masyarakat adat sebagai bagian dari solusi iklim dengan kondisi di lapangan. WALHI menyebut peladang Subarno dan Yadi mengalami kriminalisasi pada September 2026. Selain itu, muncul rencana pencabutan Pasal 69 ayat (2) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang melindungi praktik berladang secara tradisional.

Sebaliknya, masyarakat adat Bahau Umaq Suling di Long Isun memilih keluar dari proyek karbon FCPF-CF dan menuntut sekitar 80.000 hektare wilayah adat mereka dikeluarkan dari program tersebut.

“Kalau pemerintah benar-benar walking the talk, mulailah dengan membuka data. Akui yang menjaga, tagih yang merusak,” ujar Dana.

Uli juga mengkritik klaim pemerintah mengenai perlindungan karbon biru dan ekosistem mangrove. Dari total 3,44 juta hektare ekosistem mangrove Indonesia, sekitar 750.000 hektare dilaporkan rusak atau hilang berdasarkan keterangan Menteri Lingkungan Hidup pada Oktober 2025.

Di pesisir Tangerang, dari 1.603,79 hektare hutan mangrove lindung, hanya sekitar 500,55 hektare yang disebut masih tersisa. Walhi menilai tekanan terhadap ekosistem pesisir terus berlangsung akibat pembangunan smelter nikel, pelabuhan, jalan, reklamasi, dan tambak.

Organisasi tersebut mengingatkan bahwa perdagangan karbon biru tidak boleh menjadi alasan bagi industri ekstraktif untuk mempertahankan emisi tanpa melakukan pengurangan dari sumbernya.

“Pesisir kita bukan gudang kredit. Selama mangrove masih ditebang untuk kegiatan pembanguan dan industri ekstraktif, mendagangkan karbon biru hanya memberi izin bagi pencemar untuk terus mencemari, sementara masyarakat pesisir kehilangan ruang hidupnya,” kata Uli.