ICW Temukan Belanja Influencer Rp14,7 Miliar oleh Dua Kementerian

Staff Divisi Investigasi ICW Azhim menyebut total nilai kontrak kedua kementerian mencapai Rp14.696.955.002. Pengadaan tersebut berlangsung pada 2024 hingga 2026, meliputi penayangan konten di Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, serta jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.

“Berdasarkan data yang dihimpun ICW, Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya mengadakan lima paket pada 2024. Rinciannya meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels Rp205,89 juta, Instagram Story Rp575,65 juta, kehadiran dalam acara Rp2,52 miliar, serta penayangan TikTok Rp144,42 juta,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id pada Senin (9/11/2026).

Sementara itu, KKP mengadakan tiga paket melalui unit kerja berbeda. Pada 2025, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengontrak jasa influencer engagement senilai Rp3,59 miliar. Pada tahun yang sama, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengadakan jasa influencer untuk pembangunan BINS senilai Rp3,6 miliar. Kemudian, pada 2026, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer untuk Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, dengan nilai Rp3,6 miliar.

ICW menyebut kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia bermuara pada Raffi Ahmad. Mengacu pada dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainment Indonesia memiliki 99,1 persen saham perusahaan tersebut, sementara Raffi menguasai mayoritas saham perusahaan induk. Raffi juga tercatat memiliki 0,9 persen saham secara langsung dan menjabat sebagai komisaris.

ICW mengidentifikasi lima persoalan dalam pengadaan tersebut. Pertama, belanja influencer dinilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Organisasi antikorupsi itu membandingkan kontrak KKP senilai Rp10,8 miliar selama 2025–2026 dengan kebijakan penghematan yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun.

Kedua, ICW mempertanyakan manfaat dan dampak pengadaan yang dinilai belum terukur secara terbuka. Menurut organisasi tersebut, kedua kementerian telah memiliki unit kehumasan, pegawai, fasilitas, serta kanal komunikasi publik yang dibiayai dari anggaran negara. ICW juga meminta penjelasan mengenai kebutuhan pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam acara dengan nilai kontrak lebih dari Rp2,5 miliar.

Ketiga, ICW menyoroti spesifikasi pengadaan yang dinilai mengarah pada penyedia tertentu. Paket Kemendikbudristek secara langsung mencantumkan akun dan kanal media sosial milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membatasi kesempatan penyedia lain untuk menawarkan jasa sejenis. ICW juga mempertanyakan dasar penetapan harga, termasuk penggunaan satuan detik dalam pembayaran penayangan konten dan keseragaman nilai sejumlah kontrak KKP.

Keempat, ICW menilai penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer perlu diawasi agar tidak menjadi sarana membangun citra atau menggiring opini publik. Organisasi tersebut juga menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak dilantik pada 22 Oktober 2024, sementara perusahaannya tercatat menerima kontrak dari KKP pada periode pemerintahan yang sama.

Kelima, ICW mempertanyakan keterkaitan paket pengadaan dengan tugas dan fungsi kementerian serta sasaran strategis dalam rencana strategis masing-masing instansi. Menurut ICW, setiap belanja pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas dan mendukung pencapaian program pembangunan.

Atas temuan tersebut, ICW mendesak KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, mulai dari kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.

ICW juga meminta BPKP dan inspektorat jenderal kedua kementerian mengaudit kewajaran harga, mekanisme pembayaran, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan instansi. Selain itu, LKPP diminta mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, terutama terkait spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu dan keterbukaan persaingan.

ICW turut meminta Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian. Organisasi tersebut juga mendesak Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya di perusahaan penerima kontrak pemerintah, sekaligus menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.