"Saya kira pemerintah dan DPR perlu melakukan evaluasi agar kebijakan ini bisa diintegrasikan dengan beban-beban sejenis. Karena memang ada beberapa hal yang menurut saya salah kaprah dalam undang-undang ini, termasuk di PP ini. Pertama, kewajiban penyediaan rumah itu adalah kewajiban negara, hak warga negara. Tetapi kemudian berubah menjadi kewajiban pekerja," ujar Suryadi dalam keterangan resmi yang diterima IVOOX, Selasa (4/6/2024).

Ia menilai terdapat kekeliruan dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera. Tabungan perumahan seharusnya bersifat sukarela, bukan wajib.

"Belum lagi kalau tabungan kita melalui perbankan itu dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. Tetapi ini kan tidak ada jaminan. Bahkan kalau dikatakan ini asuransi juga, buktinya manfaatnya tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh pekerja," kata politisi PKS ini.

Suryadi juga mendorong evaluasi tidak hanya terhadap PP Nomor 25 Tahun 2020, tetapi juga Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016. "Saya kira DPR melalui komisi akan segera berkoordinasi, melakukan rapat kerja dengan pemerintah untuk mencoba merumuskan kebijakan apa yang akan diambil," ujarnya.

Selain itu, Suryadi menyoroti rendahnya kepercayaan publik terhadap dana-dana yang dihimpun oleh pemerintah. Dalam banyak kasus, dana tersebut tidak dapat dicairkan karena berbagai masalah.

"Misalnya di Tapera ini kan merupakan kelanjutan dari Bapertarum (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan) dulu. Bapertarum itu kan pesertanya PNS, kemudian TNI Polri, dan kenyataannya dana mereka banyak yang sudah pensiun tetapi tidak bisa dicairkan. Belum lagi ada trauma tentang kasus Asabri, kemudian Jiwasraya. Sehingga publik memang perlu diyakinkan bahwa dana mereka aman," katanya.

Dengan demikian, evaluasi mendalam terhadap kebijakan Tapera menjadi langkah penting untuk memastikan hak pekerja terlindungi dan kepercayaan publik terhadap program pemerintah dapat terjaga.

Uji Emisi Kendaraan Gratis di Bali

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply