Trump Butuh Dukungan Kongres Untuk Lanjutkan Perang Dagang Dengan China

IVOOX.id, Jakarta - Perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China terus berlanjut. Namun Pemerintahan Trum membutuhkan dukungan Kongres untuk membuat undang-undang yang mendukung kebijakannya.

Kemenkeu AS telah berkomitmen untuk bekerja sama dengan Kongres AS supaya dapat meluluskan UU legislasi yang akan dikeluarkan untum membatasi investasi China, yang dikenal dengan Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA).

Informasi dari internal kongres yang enggan disebutkan namanya menambahkan, reformasi Komite Investasi Asing di AS (CFIUS) mungkin akan dipercepat oleh para eksekutif untuk mengisi kekosongan hingga UU disahkan oleh Kongres AS tahun ini.

Jika berdasarkan hukum ekonomi darurat 1977, Presiden AS Donald Trump dapat memberikan otoritasnya untuk mengenakan restriksi ketat terhadap investasi China di dalam sektor-sektor yang sensitif, yaitu dengan mendeklarasikan masalah keamanan nasional terhadap investasi tersebut.

Setelah teror 11 September 2001, Hukum itu pernah digunakan secara luas  untuk menolak aset yang ditawarkan dari organisasi militan dan jaringan keuangan gelap lainnya.

Saat ini pengerjaan UU reformasi CFIUS masih dalam tahap proses. Tarbert menyatakan, salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan peninjauan terhadap transaksi sensitif yang tidak melibatkan pengendalian penuh dalam tahap pemindahan (transfer), seperti usaha patungan offshore yang dapat membahayakan keamanan nasional lewat pertukaran teknologi.

Perhatian para pembuat kebijakan mengarah kepada ketentuan yang lebih luas untuk transaksi investasi dan mengetatkan praktik investasi bisnis dari biasanya.

Penasihat Perdagangan Gedung Putih Clete Willems mendukung  UU ini akan memberikan keseimbangan yang dapat menutupi lubang yang diakibatkan oleh hukum CFIUS sementara di sisi lain tetap mempertahankan “iklim investasi terbuka” di Negeri Paman Sam.

“UU ini tidak akan tumpang tindih dengan pengendalian ekspor AS yang berusaha melarang ekspor teknologi. Tetapi kami melihat pengendalian ekspor merupakan tindakan yang benar untuk berhadapan dengan transfer teknologi," jelas Heath Tarbert, Asisten Sekretaris untuk Pasar Internasional dan Investasi Kemenkeu AS.

Realisasi Pengendalian ekspor dilakukan oleh Kementerian Perdagangan pada awal pekan ini, dengan mengeluarkan moratorium yang melarang perusahaan teknologi AS menjual komponennya untuk pembuat produk telekomunikasi asal China, ZTE Corp., selama tujuh tahun