Staf Ahli Kapolri Daftar Capim KPK | IVoox Indonesia

April 29, 2025

Staf Ahli Kapolri Daftar Capim KPK

KAPOLRI
Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) memberikan keterangan pers usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman keterlibatan Polri dalam proses penerimaan seleksi CPNS Tahun 2018 di Jakarta, Jumat (28/9/2018). (Fransiska Ninditya)

IVOOX.id, Jakarta - Staf Ahli Kapolri Irjen Ike Edwin mendaftar sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara diplomatis, Ike mengaku pencalonannya sebagai calon pimpinan KPK untuk berbakti bagi negara.

Edwin mendaftar secara langsung ke Kementerian Sekretariat Negara. Mengenakan seragam dinasnya, Edwin turut didampingi oleh sang istri dan anak saat mendaftar.

"Alhamdulilah tadi sudah daftar dan lancar. Saya memang baru hari ini daftar. Tadi daftarnya tidak lama hanya 30 menit," ujar Edwin di lokasi, Kamis, 4 Juli 2019.

Dalam pandangannya, kinerja KPK selama ini sudah cukup baik. Namun, jika ia terpilih sebagai pimpinan baru, hal-hal yang masih kurang akan ia perbaiki.

Edwin mengaku sudah melaporkan pencalonannya ini ke Kapolri Jendral Tito Karnavian dan Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto. Ia juga mengaku telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"‎Saya datang ke sini kan lapor juga sama Pak Kapolri. LHKPN juga saya sudah lapor, sebagai petugas negara, kita laporkan," tuturnya.

Selain Edwin, mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai juga turut mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Antirasuah. Pigai mengaku, motivasinya mendaftar untuk menjadikan korupsi sebagai momok menakutkan.

"Ingin konsisten di bidang pencegahan, bagaimana menjadikan korupsi menjadi momok menakutkan," ujar Pigai.

Di sisi lain, Pigai juga menyoroti pemberantasan kasus korupsi di wilayah Indonesia timur yang masih belum maksimal. Selama ini, menurut dia, praktik korupsi di wilayah timur Indonesia dilakukan secara terencana, terstruktur, masif, dan meluas.

Oleh karena itu, jika ia terpilih sebagai pimpinan KPK, dirinya akan melebarkan fokus pemberantasan korupsi ke wilayah timur Indonesia.

"Pimpinan KPK harus cerminan keseimbangan wilayah. Karena selama ini, ada kekhawatiran, di wilayah timur itu kalau (koruptor) ditangkap nanti ada konflik. Makanya, korupsi di sana dilakukan transparan dan berjemaah. Penegak hukum enggak mampu terobos wilayah kantong kurupsi," ujarnya.

0 comments

    Leave a Reply