Rupiah Tembus 18.000, DPR Desak Pemerintah dan BI Perkuat Koordinasi

IVOOX.id – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) segera memperkuat koordinasi dalam merespons pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurutnya, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan pasar keuangan global.

Cucun menilai pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi gejolak nilai tukar. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia harus bergerak bersama untuk memastikan berbagai langkah antisipatif dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

“DPR merekomendasikan kepada pemerintah terutama Kementerian Keuangan untuk segera melakukan konsolidasi fiskal dan moneter dengan Bank Indonesia,” ujar Cucun dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut Politisi Fraksi PKB tersebut, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah. Berbagai instrumen kebijakan yang selama ini dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia dinilai cukup memadai untuk meredam tekanan terhadap mata uang nasional, asalkan didukung koordinasi yang solid.

Ia menjelaskan bahwa Bank Indonesia selama ini memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga stabilitas rupiah, termasuk melalui operasi moneter dan intervensi pasar. Namun, efektivitas kebijakan tersebut akan semakin kuat apabila didukung oleh kebijakan fiskal yang sejalan dari pemerintah.

“Kita sudah memahami dari tahun ke tahun bagaimana intervensi Bank Indonesia melakukan operasi moneter ketika terjadi fluktuasi rupiah. Yang penting sekarang konsolidasi fiskal dan moneter itu segera dilakukan,” katanya.

Cucun juga menyoroti pentingnya pemanfaatan regulasi yang telah dimiliki pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Menurutnya, pengesahan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dapat menjadi landasan bagi pemerintah dan otoritas keuangan untuk menghadirkan berbagai skema baru dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.

“Undang-Undang P2SK sudah diputus. Itu bisa menjadi dasar untuk melakukan berbagai skema dan kreasi dalam menahan laju pergerakan nilai tukar ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Cucun menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan investor melalui kebijakan yang jelas serta koordinasi yang terarah. Menurutnya, kepercayaan pasar akan lebih terjaga apabila pemerintah dan Bank Indonesia menunjukkan langkah yang terintegrasi dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Ia juga menyebut bahwa Bank Indonesia dapat memanfaatkan cadangan devisa yang tersedia untuk melakukan intervensi apabila diperlukan. Dengan dukungan cadangan devisa yang kuat dan koordinasi yang baik, stabilitas rupiah diyakini dapat kembali terjaga.

“Kalau konsolidasi sudah dilakukan, biasanya BI yang melakukan intervensi. Kalau cadangan devisanya masih kuat, tentu itu bisa dilakukan untuk menjaga stabilitas,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Cucun berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mendorong percepatan koordinasi lintas lembaga agar respons pemerintah terhadap gejolak ekonomi berjalan lebih efektif dan terukur.

“Sekarang yang harus dilakukan segera adalah konsolidasi. Mau siapa yang memulai, Menteri Keuangan atau Bank Indonesia, yang penting langkah itu segera dilakukan untuk menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah,” ujar Cucun.