Ruang Lingkup Pidana dalam RUU Perampasan Aset

IVOOX.id – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan ruang lingkup tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah disetujui parlemen.
Dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 19 November 2026, ia mengatakan tindak pidana korupsi memang menjadi fokus, tetapi sejumlah tindak pidana lainnya juga ikut menjadi ranah perampasan aset.
"Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya," katanya, dikutip dari Antara.
"Tindak pidana perdagangan orang dan terakhir tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas," sambung Habiburokhman.
Ruang lingkup tindak pidana yang diatur itu merupakan hasil dari masukan masyarakat.
Ihwal tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana teknologi, Habiburokhman mencontohkan investasi bodong. Menurut dia, korban investasi palsu kerap datang mengadu ke Komisi III DPR karena pemulihan kerugian tidak berjalan maksimal.
RUU Perampasan Aset mengedepankan asas keadilan dan pemulihan serta komitmen antipenyalahgunaan. RUU memperkuat protokol pengawasan agar beleid itu tidak disalahgunakan setelah resmi berlaku.
"Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Lalu, ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital," kata Habiburokhman.
Mengutip Antara, berikut poin-poin Krusialnya RUU Perampasan Aset.
- Perampasan aset tanpa putusan pidana (Pasal 6 dan Pasal 7): Negara dapat merampas aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam lima kondisi, yakni pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui. Nilai aset yang dapat dirampas paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh. Mekanisme ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
- Jenis tindak pidana yang menjadi sasaran (Pasal 4): Selain korupsi, perampasan aset mencakup narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Penjelasan pasal mencakup judi daring, investasi, perjalanan haji dan umrah, serta kripto.
- Jenis aset yang dapat dirampas (Pasal 5): Aset yang dapat diambil negara meliputi hasil tindak pidana yang dialihkan atau dikonversi menjadi kekayaan lain, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, aset yang tidak diketahui pemiliknya, serta aset sah milik pelaku untuk menggantikan aset hasil tindak pidana yang tidak dapat ditemukan atau dieksekusi. Aset yang telah menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tetap dipertahankan fungsinya bagi masyarakat.
- Pengajuan permohonan perampasan (Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 36): Jaksa Pengacara Negara (JPN) mengajukan permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana kepada pengadilan. Terhadap pelaku yang melarikan diri, permohonan dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah masuk daftar pencarian orang. JPN wajib membuktikan bahwa aset tersebut berkaitan dengan tindak pidana di persidangan.
- Penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan (Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21): Penghentian transaksi dapat dilakukan paling lama lima hari dan diperpanjang maksimal 15 hari. Pemblokiran memerlukan izin ketua pengadilan negeri paling lama dua hari, dengan durasi maksimal tujuh hari dan dapat diperpanjang satu kali selama tujuh hari. Penyitaan dilakukan paling lama 15 hari sejak izin diterbitkan dan dapat diperpanjang satu kali maksimal tujuh hari.
- Perampasan aset di luar negeri (Pasal 22): Negara dapat meminta pemblokiran atau penyitaan aset di luar negeri. Jika permintaan tersebut ditolak, penyidik dapat mengamankan aset lain di Indonesia milik atau yang dikuasai pihak bersangkutan dengan nilai setara.
- Perlindungan pihak ketiga (Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 37): Pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik dapat mengajukan keberatan serta ganti kerugian. Namun, hak mengajukan keberatan tidak diberikan kepada buronan, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, dan advokatnya.
- Proses pemeriksaan dan upaya hukum (Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 50): Pemeriksaan perkara di pengadilan dibatasi paling lama 60 hari. Upaya hukum terhadap putusan hanya melalui kasasi yang bersifat final dan mengikat, dengan pemeriksaan kasasi paling lama 60 hari.
- Pengawasan dan pengelolaan aset (Pasal 52, Pasal 53, Pasal 58, Pasal 61, dan Pasal 65): Penyidik dan JPN yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, etik, atau pidana. Pengelolaan aset dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden. Aset yang mudah rusak atau mengalami penurunan nilai dapat dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap melalui penetapan hakim. Pengawasan dilakukan badan independen beranggotakan lima orang yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR.
- Penerapan undang-undang (Pasal 72 dan Pasal 74): Perampasan aset hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan. Undang-undang mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas terbentuk.


0 comments