Alasan DPR Tidak Mengatur Penindakan Terhadap Peningkatan Kekayaan Tak Wajar | IVoox Indonesia

Alasan DPR Tidak Mengatur Penindakan Terhadap Peningkatan Kekayaan Tak Wajar

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dalam rapat tersebut, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang setalah 18 tahun bergulir di DPR. ANTARA FOTO/Fauzan/nym.

IVOOX.id – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan illicit enrichment atau penindakan terhadap peningkatan kekayaan tak wajar tidak diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset karena banyak aspirasi dari masyarakat yang menolak.

"Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, gitu ya. Ahli-ahli demikian juga," kata Habiburokhman usai Rapat Paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026), dikutip dari Antara.

Menurut ia, pihaknya memutuskan hal itu tak diatur dalam RUU setelah melakukan berbagai kajian dan perbandingan undang-undang yang diterapkan di berbagai negara.

Ia mengatakan Amerika Serikat dan Inggris pun tidak menerapkan hal itu karena bertentangan dengan hak asasi manusia.

"Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi illicit enrichment. Lalu kami hadirkan setidaknya ada 15 elemen ya, khusus juga mereka menyampaikan soal illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia," katanya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa dalam teknis perundang-undangan, peran Undang-Undang Perampasan Aset itu bersifat formil, yakni mengatur tata cara hukum acara. Sedangkan illicit enrichment dinilai merupakan pengaturan materiil karena berhubungan dengan norma-norma.

"Jadi, memang dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam Undang-Undang Perampasan Aset ini," katanya.

Badan Pengawas untuk Menjawab Kekhawatiran

Habiburokhman mengatakan bahwa pengaturan pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dalam RUU Perampasan Aset menjawab kekhawatiran masyarakat.

Selama ini, menurut ia, ada kekhawatiran bahwa RUU itu akan dijadikan alat oleh penguasa untuk menindas. Dari aspirasi yang diterima, masyarakat ingin agar UU Perampasan Aset ke depannya tidak disalahgunakan.

"Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," kata Habiburokhman.

Selain itu, ia menyampaikan keberadaan badan pengawas tersebut akan mengawasi agar tidak ada aparat penegak hukum yang melakukan pemerasan dengan menggunakan UU Perampasan Aset.

Menurut ia, pimpinan badan itu, yang nantinya ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh DPR, juga dilakukan agar kontrol terhadap penyelenggaraan badan dilakukan oleh kedua pihak.

"Kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu antara eksekutif dengan legislatif ya. Itu kita saling mengontrol," katanya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Persetujuan diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU.

0 comments

    Leave a Reply