Puncak Peringatan HPN 2026 di Banten, Tegaskan Pers Pilar Demokrasi dan Mitra Pembangunan

IVOOX.id – Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Senin, 9 Februari 2026 menegaskan peran pers sebagai pilar demokrasi sekaligus mitra strategis pembangunan nasional.

Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan, momentum HPN perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kepercayaan publik, kolaborasi, dan optimisme nasional melalui praktik jurnalisme yang sehat dan profesional.

“Pemerintah Provinsi Banten berharap Hari Pers Nasional Tahun 2026 menjadi momentum penguatan kepercayaan, kolaborasi, dan optimisme nasional,” ujar Andra, dikutip dari Antara.

Menurut dia, kualitas pers memiliki keterkaitan langsung dengan kekuatan ekonomi dan ketahanan bangsa. “Pers yang sehat akan mendukung ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat akan menguatkan bangsa,” katanya.

Ia menegaskan, Pemprov Banten memandang pers sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah. Ia menyebut demokrasi yang sehat membutuhkan ekosistem pers yang kuat, didukung keterbukaan informasi, literasi publik, dan penguatan etika jurnalistik dalam komunikasi pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kualitas media berpengaruh besar terhadap arah demokrasi di tengah arus informasi dan dominasi algoritma digital.

“Kualitas media dan pers menentukan arah demokrasi. Jurnalisme menjadi motor perubahan dan pembuka kejelasan informasi bagi publik,” ujar Muhaimin, dikutip dari Antara.

Ketua PWI Pusat, Ahmad Munir, menambahkan, pers tidak hanya berfungsi sebagai industri informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab kebangsaan.

“Pers berjalan bersama sejarah perjuangan bangsa. Kritik pers kepada pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab agar pembangunan tetap berada di jalur yang benar,” kata Ahmad Munir, dikutip dari Antara.

Rangkaian puncak HPN 2026 di Provinsi Banten juga dihadiri sejumlah pejabat nasional dan daerah, termasuk pimpinan kementerian, kepala daerah, serta unsur Forkopimda, sebagai bagian dari penguatan kolaborasi antara pemerintah dan ekosistem pers.