PSU di Kuala Lumpur Malaysia, Migrant Care: Prosesnya Asal-asalan

IVOOX.id - Migrant Care, lembaga yang peduli terhadap hak-hak migran, memantau proses pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di Kuala Lumpur di Malaysia. Mereka menyoroti sejumlah temuan yang mengindikasikan adanya ketidakreguleran sebelum dan selama pelaksanaan PSU di ibu kota Malaysia tersebut.

Hasil pantauan mereka mengungkapkan bahwa proses PSU di Kuala Lumpur dilakukan dengan dua metode, yakni melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS) di gedung World Trade Center (WTC) serta beberapa lokasi kotak suara keliling. Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 62.217 orang.

"Proses PSU ini dilaksanakan secara asal-asalan," ungkap perwakilan Migrant Care, Trisna Dwi Yuni Aresta, dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan melalui akun YouTube Migrant Care pada hari Minggu (10/3/2024).

Temuan Migrant Care mengindikasikan bahwa panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) direkrut dan diumumkan hanya dua hari sebelum pelaksanaan PSU, tepatnya pada Jumat (8/3/2024). Sementara itu, beberapa anggota KPPS cadangan baru diumumkan pada Sabtu (9/3/2024) pagi.

Selain itu, Migrant Care juga menemukan bahwa petugas registrasi baru diberitahu untuk melaksanakan tugasnya pada Minggu (10/3/2024) pagi, menimbulkan ketidakpastian terkait pemutakhiran DPT PSU di Kuala Lumpur.

"Data pemutakhiran DPT juga tidak valid, terkesan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dibuka untuk publik," tambah Trisna.

Kurangnya sosialisasi terkait PSU juga dinilai sebagai masalah serius, dengan banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak mengetahui adanya PSU di Kuala Lumpur.

Migrant Care juga menemukan bahwa beberapa Kelompok Penyelenggara Kecamatan (KSK) terkendala izin sehingga tidak dapat melaksanakan PSU.

Selain itu, Migrant Care juga mencatat adanya pelanggaran prosedur, seperti undangan pemilih yang seharusnya diserahkan kepada pemilih malah ditemukan di meja masing-masing TPS.

"Lalu, perlu diketahui bersama, sekitar 124 anggota KPU diterbangkan ke Kuala Lumpur untuk mempersiapkan PSU tapi kami nilai 124 anggota KPU ini kami anggap juga gagal untuk menyelenggarakan PSU," ungkapnya.

Migran Care juga menyoroti kurangnya manajemen kerumunan selama pelaksanaan PSU dan menemukan bahwa sejumlah diplomat di Kuala Lumpur memiliki status Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Dalam pelaksanaan PSU, Migrant Care mencatat bahwa banyak dugaan politik uang dan mobilisasi pemilih yang mereka saksikan secara langsung di TPS. Bahkan, beberapa calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terlihat hadir di Kuala Lumpur.

Pada akhirnya, dari 2.000 DPT yang dijadwalkan di tiap TPS, hanya sekitar 6-10 orang yang datang, sementara terdapat sekitar 200 DPK.

"Berdasarkan penuturan petugas KPPS, data kali ini sangat tidak seimbang dibandingkan antara DPT dan DPK, berbeda dengan situasi pada 11 Februari yang masih menunjukkan keseimbangan antara DPT dan DPK," tambahnya.