Prabowo Sebut akan Salurkan Anggaran untuk Daerah Lebih Besar di Rakornas TPKAD

"Para bupati dan para gubernur jangan khawatir. Bukan kita kurangi uang ke kabupatenmu. Nanti saya buktikan uang yang mengalir ke kabupatenmu, ke provinsimu itu jauh lebih besar di zaman saya memerintah daripada sebelum ini," kata Presiden Prabowo pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis (22/10/2026), dikutip dari Antara.

Presiden menegaskan bahwa pemerintahannya akan fokus untuk menggerakkan perekonomian, tidak hanya yang berada di perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga di akar rumput yang berada di seluruh daerah di Indonesia.

Pembangunan akan dilakukan secara merata di seluruh daerah, untuk membantu memastikan ekonomi bergerak dari bawah, termasuk dengan menyalurkan dana ke daerah.

"Tahun akan datang saya yakini akan lebih banyak lagi kita salurkan. Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat. Tujuan kita, rakyat kita sejahtera. Saya mau jadi Presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera," kata Prabowo.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan merealisasikan penyaluran transfer ke daerah (TKD) senilai Rp599,2 triliun per 30 September 2026, setara 82,4 persen dari target APBN senilai Rp727,2 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026, mengatakan bahwa alokasi awal adalah Rp693 triliun.

Namun, mengingat terjadi sejumlah bencana alam maka terjadi penambahan untuk daerah dan diperkirakan total transfer mencapai sekitar Rp727 triliun.

Suahasil menjelaskan pemerintah masih akan melanjutkan penyaluran TKD pada Oktober, November, dan Desember 2026 untuk mendukung penyelenggaraan layanan publik serta kebutuhan pemerintah daerah.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Jiexpo Convention Centre, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.

Rakornas TKAPD merupakan acara yang rutin digelar tiap tahun oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada acara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK menyampaikan laporannya terlebih dulu kepada Presiden mengenai acara tersebut.

Selepas itu, Presiden Prabowo dijadwalkan memberi arahan-arahan kepada seluruh peserta rapat.

Di sela acara tersebut, Prabowo menyerahkan secara simbolis akad kredit/pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun yang telah disalurkan kepada 2.106.401 debitur, terdiri atas pelaku UMKM, petani, nelayan, serta wirausaha lainnya pada periode Agustus–Oktober 2026.

Kredit untuk usaha produktif masyarakat itu, yang disalurkan 343 lembaga jasa keuangan, diterima secara simbolis oleh lima perwakilan debitur, yang sehari-hari berprofesi mulai dari pengendara ojek online (ojol), pedagang pakaian, pedagang makanan, petani, dan nelayan.

Lima perwakilan itu menerima pinjaman dengan besaran bervariasi, mulai dari Rp5 juta sampai Rp400 juta.

Para debitur itu, antara lain Hendra Sukmawijaya, nelayan budi daya di Kabupaten Bekasi; Dedi Supriyatna, ojol di Jakarta; Wahyu, petani kopi di Kabupaten Temanggung; Ratna Dewi Susanti, pedagang makanan di Jakarta; dan Dewi Murni, pedagang pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta.

Di atas panggung, Presiden menyerahkan papan bertuliskan besaran pinjaman kepada masing-masing penerima manfaat, kemudian dilanjutkan dengan sesi berfoto bersama.

Dalam prosesi penyerahan akad kredit itu, Presiden Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

Di rapat tersebut, Prabowo juga meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK), yang menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

"Dengan mengucap bismillahirrahmannirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan," kata Presiden Prabowo pada pengujung pidatonya pada acara Rakornas TPAKD, dikutip dari Antara.

Selepas itu, prosesi dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Prabowo, yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Prosesi peresmian itu sekaligus menutup acara Rakornas TPAKD Tahun 2026 yang diikuti para pimpinan daerah, yaitu gubernur dan bupati, penerima manfaat pembiayaan dari berbagai daerah, penyedia pembiayaan, jajaran pejabat negara, menteri-menteri dan pimpinan lembaga.

Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, yang diluncurkan pada hari ini, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026, untuk menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang terbentuk pada tahun 2006.

Dewan baru itu dipimpin Presiden Prabowo sebagai Ketua, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Harian, Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai Wakil Ketua, Gubernur Bank Indonesia sebagai Wakil Ketua Harian, Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua Harian, dan beberapa menteri sebagai anggota.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, saat menyampaikan laporannya kepada Presiden di atas panggung, menjelaskan orientasi dan fokus Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan pada ketahanan kebutuhan keuangan yang berkualitas (financial wellness), ketahanan menghadapi guncangan (financial resilience), dan rasa aman mengelola keuangan (financial security), yang seluruhnya diukur dari tingkat keluarga.

"Orientasinya berubah, kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening, tetapi Bapak Presiden sudah mengubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga. Jadi, kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Bapak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga, ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga," kata Airlangga menjelaskan fokus dari DNKK, dikutip dari Antara.