Prabowo Minta Izin Korporasi Dicabut jika Terindikasi Bakar Lahan di Rakor Karhutla

IVOOX.id – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparat penegak hukum untuk tidak ragu mencabut izin usaha korporasi yang terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan (karhutla).

Saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin, 24 Agustus 2026, Presiden mengatakan tindakan tegas harus dilakukan terhadap korporasi yang terbukti atau terindikasi menyuruh pihak tertentu melakukan pembakaran untuk membuka lahan.

"Saya minta polisi kejaksaan selidiki, intelijen selidiki. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut," ujar Prabowo dipantau melalui siaran Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin (24/8/2026), dikutip dari Antara.

Ia menegaskan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh korporasi tanpa pengecualian. Presiden juga menyatakan bahwa seluruh izin korporasi dapat dicabut apabila ditemukan indikasi memerintahkan pembakaran lahan.

"Siapa pun korporasi apa pun, ada sedikit indikasi mereka menyuruh bakar-bakar, kita cabut izinnya, seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main," ucap Presiden.

Lebih lanjut, Prabowo juga meminta aparat mencegah adanya oknum yang sengaja melakukan pembakaran lahan dengan alasan apapun. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat di tingkat desa perlu diperkuat agar memahami bahwa pembakaran lahan dilarang.

Ia mengatakan masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan tidak boleh dibiarkan mencari solusi sendiri dengan cara membakar. Pemerintah akan membantu masyarakat melalui pemerintah daerah, TNI, dan Polri.

Menurut Presiden, bantuan pembukaan lahan dapat dilakukan secara terorganisasi melalui kelompok tani, dengan dukungan pembiayaan antara lain melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan koperasi.

"Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka bikin laporan ke camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. TNI dan Polri akan membantu, pemda akan membantu rakyat, di organisir per kelompok tani, nanti biayanya bisa melalui KUR, koperasi," katanya.

Prabowo juga menekankan kepolisian memiliki peran penting dalam mencegah dan menindak pembakaran hutan dan lahan, terutama jika terdapat dugaan keterlibatan korporasi.

Minta Dalami Dugaan Kaitan Pembakar Lahan dengan Korporasi

Di rakor tersebut, Prabowo meminta jajarannya untuk mendalami modus pembakaran lahan penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diduga dilakukan individu diduga terkait dengan korporasi tertentu.

Prabowo mendengarkan laporan Kapolda Riau, Irjen. Pol. Herry Heryawan mengenai pemasangan plang peringatan yang melarang penanaman di lahan bekas terbakar sebagai antisipasi modus korporasi menggunakan petani atau masyarakat untuk melakukan pembakaran untuk membersihkan lahan.

"Ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh?," tanya Presiden kepada Kapolda, dikutip dari Antara.

Kapolda Riau kemudian menjelaskan bahwa sampai saat ini belum memiliki bukti jelas terkait nama korporasi yang melakukan modus tersebut.

Namun, Herry menyebut terdapat tiga tersangka yang diamankan pada 2025 diketahui tidak memiliki kebun di wilayah kejadian karhutla tapi berada di lokasi karena alasan memancing, meski tidak terdapat lokasi pemancingan di wilayah tersebut.

"Tolong dibawa ke Jakarta, tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri. Kita dalami. Nanti pendalamannya saya juga minta BIN ikut," ujar Presiden merespons hal tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Prabowo juga mendengarkan lima perusahaan sawit di Riau menerima sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena arealnya mengalami kebakaran.

Menanggapi hal tersebut, Presiden kemudian meminta nama perusahaan tersebut untuk memastikan mereka sudah melakukan perbaikan.

"Pokoknya siapa perusahaan yang tidak mau ikut menjaga, itu kita cabut," kata Presiden.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Riau, Senin, 24 Agustus 2026, untuk meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan memastikan penanganan terkoordinasi serta dilakukan dengan cepat.

Prabowo tiba di Lanud Roesmin Nurjadin pada pukul 10.50 WIB yang disambut Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Presiden kemudian menaiki kendaraan taktis produksi dalam negeri Maung MV3 menuju gedung Lanud Roesmin Nurjadin untuk mengikuti rapat penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau, Kota Pekanbaru.

Rapat tersebut dibuka oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam pembukaannya, Teddy menyampaikan bahwa rapat penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau dihadiri sejumlah menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), serta pimpinan daerah dan pejabat terkait di Riau.

Selain itu, hadir pula peserta rapat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan perangkat terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut, pembahasan diawali dengan penjelasan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) daerah Provinsi Riau mengenai kondisi dan penanganan karhutla di wilayah tersebut.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Riau merupakan rangkaian peninjauan penanganan karhutla di Sumatra setelah sebelumnya Presiden memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Pemerintah menetapkan Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan sebagai wilayah prioritas penanganan karhutla di Sumatra.

BNPB sebelumnya menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas penanganan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara, termasuk patroli, operasi modifikasi cuaca, serta pemadaman menggunakan helikopter water bombing.