Prabowo Larang Buka Lahan dengan Cara Dibakar hingga Minta Way Kamas Jadi Perhatian di Rakor Karhutla

IVOOX.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan larangan bagi siapa pun yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar dan meminta aparat memperkuat edukasi serta penegakan hukum guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras," ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Senin (24/8/2026), dikutip dari Antara.

Prabowo meminta seluruh aparat memberikan edukasi kepada masyarakat di tingkat desa mengenai larangan pembakaran lahan dan dampak yang dapat ditimbulkan. Upaya tersebut, kata dia, perlu dilakukan untuk mencegah masyarakat melakukan pembakaran secara sengaja dengan alasan apapun.

Presiden mengatakan masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan dapat melaporkan kebutuhan tersebut kepada kepala desa, camat atau bupati. Pemerintah kemudian akan membantu proses pembukaan lahan melalui mekanisme yang terorganisasi.

"Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka," kata Presiden.

Menurut Presiden, TNI dan Polri perlu membantu pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat. Pembukaan lahan dapat diorganisasi melalui kelompok tani, sedangkan pembiayaannya dapat menggunakan mekanisme kredit usaha rakyat (KUR) koperasi.

"TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir, per kelompok tani, diorganisir, nanti biayanya bisa melalui KUR koperasi, tetapi tidak boleh mereka liar," kata Prabowo.

Selain melarang pembakaran oleh masyarakat, Presiden meminta aparat menindak tegas apabila terdapat korporasi yang mengarahkan pembakaran lahan. Ia meminta Kepolisian, Kejaksaan, dan unsur intelijen menyelidiki terhadap setiap indikasi keterlibatan korporasi.

"Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, Kejaksaan, selidiki. Intelijen selidiki. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut," kata Presiden.

Presiden bahkan menegaskan pemerintah akan mencabut seluruh izin korporasi apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan. Ia meminta kepolisian memainkan peran penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.

"Siapa pun, korporasi apa pun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong," ujar Prabowo.

Selain memperkuat edukasi dan penegakan hukum, Presiden menginstruksikan jajaran melakukan tindakan dini terhadap setiap titik panas atau hotspot agar tidak berkembang menjadi titik api. Ia meminta aparat segera mendatangi lokasi hotspot dan menyiapkan sumber air, termasuk melalui pembangunan sumur bor.

"Jangan nunggu sampai jadi titik api. Tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk ambil tindakan dini. Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air," ujar Presiden.

Prabowo menekankan pencegahan dan penegakan hukum harus berjalan bersamaan agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga mencegah kebakaran sejak munculnya indikasi awal.

Ia memerintahkan untuk membuat sumur bor di setiap titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau untuk mencegahnya berkembang menjadi titik api.

"Jangan nunggu sampai jadi titik api. Tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk, ambil tindakan dini. Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air?," kata Prabowo.

Ia meminta 306 hotspot yang terdeteksi di Riau segera ditindaklanjuti dengan pembuatan sumur bor.

"Saya kira segera saja di 300 titik langsung bikin bor air. Begitu ada hotspot bikin bor air di situ. Jangan tunggu titik api," katanya.

Menurut Prabowo, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan agar kebakaran tidak meluas.

Selain sumur bor, ia meminta pemerintah dan aparat menyiapkan berbagai langkah pengendalian, seperti sekat kanal dan embung.

"Beberapa yang kita anggap sebagai rintangan sesungguhnya juga bisa menjadi peluang. Gambut ini ternyata tidak terlalu sulit untuk membor mencari air. Saya kira ini jadi makanya saya bilang peluang," ujar Presiden Prabowo.

Terkait hal itu, dia meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dilibatkan untuk membangun embung dan sekat kanal di wilayah rawan karhutla.

"Bagaimana kita bisa sekarang terus menambah embung-embung, kanal-kanal di daerah gambut yang produktif. Apakah bisa embung-embung itu memelihara ikan-ikan tertentu dan sebagainya," kata Prabowo.

Hal itu dilakukan dengan tujuan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya digunakan untuk mencegah karhutla tapi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Di kesempatan itu, Presiden juga terus mendorong penggunaan teknologi untuk menangani karhutla di wilayah Sumsel termasuk dengan meningkatkan operasi modifikasi cuaca (OMC) selagi memungkinkan untuk membasahi lahan.

"Kita antisipatif, titik-titik hotspot itu, alhamdulillah, kalau berkurang. Saya kira juga akibat saudara-saudara bekerja keras sudah sejak awal tahun. Terima kasih," tuturnya.

Minta Taman Nasional Way Kambas Jadi Perrhatian

Presiden Prabowo meminta Taman Nasional Way Kambas di Lampung mendapat perhatian khusus dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah ditemukan titik panas atau hotspot di kawasan konservasi tersebut.

Dalam rapat penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin, ia menyampaikan penanganan karhutla tidak hanya difokuskan di Kalimantan, tetapi juga memperhatikan kawasan konservasi di Lampung.

"Saya juga minta diperhatikan untuk Lampung. Way Kambas Taman Nasional itu fokus kita juga ya. Saya dapat laporan itu juga ada hotspot di situ," ujar Prabowo.

Menurut Presiden Prabowo, Way Kambas merupakan kawasan konservasi penting yang menjadi habitat gajah dan perlu dijaga karena menjadi salah satu kawasan perlindungan gajah terakhir di Sumatera.

"Di situ kan taman konservasi kita untuk gajah dan sebagainya, gajah-gajah terakhir di Sumatera harus kita rawat benar," katanya.

Presiden Prabowo juga meminta agar penanganan hotspot dilakukan sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi titik api dan meluas.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga meminta penanganan karhutla di Kalimantan Barat menjadi perhatian karena kondisi di wilayah tersebut dinilai lebih berat.

Ia menginstruksikan pengerahan kekuatan untuk mempercepat penanganan karhutla di sejumlah wilayah.

Dalam rapat tersebut, BPBD Riau melaporkan terdapat 306 hotspot di wilayah Riau per 23 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, tujuh titik telah menjadi titik terbakar yang tersebut di empat kabupaten.

Sementara itu, luas lahan yang terbakar di Riau sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai 16.277,50 hektare. Dari total tersebut, saat ini tersisa sekitar 900 hektare yang masih terbakar di tujuh titik.

Presiden meminta penanganan terhadap sisa 900 hektare tersebut segera dituntaskan dan menginstruksikan pengerahan kekuatan TNI dan Polri.