PPDB 2023, Aksi Demo HMI Bogor: 50 siswa depresi karena diskualifikasi

IVOOX.id – Himpuan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Bogor gelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Gedung Sate pada Kamis (20/7/2023). Aksi ini merupakan buntut dari Aksi sebelumnya yang dilakukan di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 dan Kantor Walikota Bogor dengan mengangkat isu PPDB.

Puluhan mahasiswa HMI Bogor melakukan orasi menuntut untuk dilakuan perbaikan terkait pelaksanaan PPDB khususnya dalam sistem zonasi. Dalam orasinya mereka menilai banyaknya masalah dan kecurangan dalam pelaksanaan sistem zonasi tersebut.

Dalam tuntutanya, mereka meminta pencopotan Kepala KCB Wilayah II yang meliputi Kota Bogor dan Depok, serta meminta Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk segera turun dari jabatannya karena tidak mampu membereskan masalah pendidikan khsusunya dalam PPDB 2023, dan Mendesak Pihak Provinsi untuk mnghadirkan solusi terhadap peserta yang dicoret oleh Satgas Verfak (Verifikasi Faktual).

“Kita kesini berdasarkan hasil kajian dan unjuk rasa di Kabupaten Bogor, namun sampai sekarang belum ada kejelasan dari Pemerintah Bogor, tuntutan kita kali ini banyak calon siswa didiskualifikasi karena permasalahan zonasi, menurut kita ini bukan solusi karena menghilangkan kesempatan siswa untuk sekolah,” ujar Irfan Yoga Ketua Umum HMI MPO Bogor, di depan Gedung Dinas Pendidikan Jawa Barat, Kamis (20/7/2023).

Selain itu, HMI Bogor mendesak agar Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat segera turun ke Bogor untuk menyelesaikan masalah PPDB khususnya memberikan solusi kepada siswa yang didiskualifikasi.

“Kami ingin Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat segera turun ke Bogor, karena menurut media hari ini Bogor yang paling parah banyak kasus keurangan terjadi di Bogor dalam proses PPDB sehingga kita rasa perlu adanya perbaikan,” ujar Irfan.

Dampak dari didiskualifikasinya siswa dalam PPDB 2023 menurut Irfan, pihaknya saat ini sudah menerima laporan sebanyak 50 siswa yang mengalami depresi.

“Kurang lebih laporan yang masuk ke kami ada 50 anak depresi di kota bogor gara-gara ia dicoret dan didiskualifikasi, sehingga itu menjadi semangat juang kita bahwa Kadis Provinsi harus ke Bogor untuk menyelesaikan masalah ini,” ucapnya.

Jika tidak ada tindak lanjut dari Pemerntah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Dinas Pendidikan, Irfnan menyebut HMI Bogor akan melakukan aksi lanjutan di Istana Negara.

“Kita sudah berkomitmen dengan teman-teman HMI kalau sampai tidak ada tindakan dari Dinas Pendidikan Provinsi kita akan ke istana untuk melakukan aksi lanjutan,” ujar Irfan menjelaskan.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Koordinator PPDB, Deden Syaiful menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait pelaksanaan PPDB.

“Regulasi sudah dibuat dan kita dari Provinsi mengikuti regulasi tersebut termasuk aturan tentang zonasi apapun yang terjadi kita harus mempertanggung jawabkan bersama,” ucap Deden saat melakukan mediasi dengan mahasiswa.

Deden menjelaskan sistem zonasi sejatinya merupakan solusi agar kualitas pendidikan bisa merata. ”Zonasi itu adalah sistem pendidikan yang dibuat sesungguhnya agar membuat sekolah itui berkualitas, karena teorinya pendidikan terbaik itu adalah pendidikan yang dekat dengan lingkungan sekolah,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi bersama Dinas Pendidikan menurut Deden dari awal sudah melakukan proses perivikasi dan sidah sehngga keputusannya mendiskualifikasi hingga hampir 5000 siswa tersebut sudah memalu prosedur yang sah.

“Kami di provinsi sebetulnya sudah melakukan proses sidak dari awal, makanya pak Gubernur sudah statement dari awal terdapat 4791 anak yang memang sudah sejak awal terdeteksi kecurangan,” tutupnya.