"Luasan lahan ada 10 ribu hektare jadi seharusnya angka itu cukup untuk produksi sampai lima juta ton," katanya di Labuan Bajo, Selasa (3/6/2025), dikutip dari Antara.

Ia menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan langsung ke Desa Warloka Pesisir guna pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih didampingi Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dan Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Trian Yunanda.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembangunan K-SIGN di wilayah paling selatan di Indonesia itu dilakukan karena kebutuhan garam di Indonesia saat ini masih didatangkan dari negara luar.

Pembangunan K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao, lanjut dia, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan garam lokal dalam negeri.

"Jadi akhir 2027, sesuai dengan janji kita kepada Bapak Presiden karena ditugaskan harus swasembada, kita akhir 2027 tidak boleh impor lagi, artinya kita harus mampu memenuhi kebutuhan garam lokal," ujarnya.

Trenggono menambahkan Kabupaten Rote Ndao juga dinilai memiliki kualitas garam yang dinilai terbaik berdasarkan uji salinitas dan pengujian laboratorium lainnya.

"Nah tempat yang terbaik sudah kami temukan di Rote, di situ ada danau yang hasil testing laboratorium tentang salinitas dan lain sebagainya cukup," katanya.

Untuk pembangunan K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 2 triliun.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menetapkan lokasi pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026 di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 10.764 hektare melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025.

Serap Lebih dari 25 Ribu Tenaga Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis proyek tambak garam raksasa yang tengah dikembangkan di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan membuka lapangan kerja bagi puluhan ribu orang. Diperkirakan sebanyak 25.639 tenaga kerja akan terserap dari hulu hingga hilir dalam operasional proyek ini.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, I Nyoman Radiarta, menjelaskan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang akan direkrut berasal dari masyarakat lokal di sekitar kawasan tambak. Sementara sisanya, sebanyak 600 orang, akan diambil dari lulusan Ocean Institute of Indonesia (OII), lembaga pendidikan tinggi yang baru dibentuk melalui penggabungan seluruh satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan di bawah KKP.

“Lebih dari 50 persen tenaga kerja nantinya akan berasal dari masyarakat lokal, terutama yang memiliki lahan atau tinggal di sekitar kawasan tambak. Sisanya dari lulusan OII,” ujar Nyoman dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Nyoman menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak sebatas pada pekerjaan teknis, tapi juga meliputi operasional harian tambak. Menurutnya, pengembangan tambak garam raksasa ini bukan semata-mata proyek KKP saja, melainkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat setempat.

Pengembangan tambak garam ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mencapai target swasembada garam nasional pada tahun 2027. Proyek ini dipusatkan di Kabupaten Rote dan Ndao, dengan total luasan mencapai lebih dari 13.800 hektar yang terbagi dalam 10 zona berdasarkan kondisi topografi dan morfologi wilayah.

Pembangunan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan dimulai pada 2025 seluas 1.193 hektar. Tahun berikutnya, tahap kedua akan mencakup 9.541 hektar. Sementara tahap ketiga yang akan dikerjakan pada 2027 akan mencakup 3.135 hektar.

Perluasan Penyaluran Gas di Medan

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply