Perizinan Tenaga Kerja Asing Paling Rawan Pungli: Kepala BKPM

IVOOX.id, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, menyatakan perizinan tenaga kerja asing (TKA) paling rawan pungutan liar (pungli) dalam berbagai bentuk.

"Investor itu, baik lokal apalagi internasional, dilihat sebagai sasaran empuk karena dianggap bawa duit. Izin TKA ini selalu dijadikan alasan untuk pungli dan pemerasan, samar-samar dengan sentimen anti asing. Padahal pengguna TKA juga banyak perusahaan swasta nasional," papar Tom, sapaan akrab mantan Menteri Perdagangan itu, dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk "Kepastian Izin TKA dan Perbaikan Iklim Investasi di Indonesia" di Jakarta, Senin (23/4).

Ia mengingatkan, pungli dan pemerasan sangat dihindari demi menjaga citra Indonesia di mata investor internasional. Apalagi, ketidakpastian hukum di Indonesia masih banyak dikeluhkan investor yang merasa dipingpong dalam pengurusan perizinan.

Untuk itulah, kata Tom, salah satu urgensi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang kini jadi kontroversi. Ia memastikan tidak ada perubahan syarat dalam perizinan TKA Perpres tersebut, karena esensi peraturan tersebut adalah percepatan layanan dan penyederhanaan prosedur.

Mantan Menteri Perdagangan itu juga menegaskan tidak akan ada lonjakan tenaga kerja asing dengan adanya aturan tersebut.