Dalam mempersiapkan keanggotaan tersebut, pemerintah meluncurkan Portal Aksesi OECD sebagai platform yang akan digunakan oleh Tim Nasional OECD. Platform digital ini merupakan upaya untuk mempercepat transparansi proses kerja dan mempercepat waktu aksesi yang memakan waktu hingga tiga tahun.

Portal Aksesi OECD diluncurkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.

Azwar Anas mengatakan proses Indonesia untuk menjadi negara anggota OECD adalah momentum yang luar biasa. Pemerintah akan melakukan reformasi yang mendalam untuk menyamakan indikator-indikator serta kebijakan terhadap instrumen OECD.

“Ini menjadi momentum yang luar biasa, karena kalau Indonesia lolos menjadi negara anggota OECD maka Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Dalam melakukan ini maka benar diperlukan total football diplomacy dan ownership karena untuk melakukan proses aksesi ini tidak mudah,” katanya dalam konferensi pers pada Kamis (3/1/2024).

Anas mengatakan saat ini Kementerian PANRB sedang mengembangkan instrumen world class bureaucracy (WCB) yang akan mengidentifikasi gap yang ada di Pemerintah Indonesia dengan standar internasional, termasuk dengan standar OECD. Instrumen ini juga berfungsi sebagai pendorong pemenuhan kondisi-kondisi yang harus ditindaklanjuti untuk mendukung aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.

Kementerian PANRB selaku Penanggung Jawab Bidang Tata Kelola Publik dalam Tim Nasional OECD kata dia telah melaksanakan beberapa hal, di antaranya berbagi tugas dengan kementerian/lembaga untuk menyusun initial memorandum di bidang tata kelola publik serta memetakan hubungan legal instrumen OECD dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN).

Selain itu, Kementerian PANRB juga aktif mengikuti kegiatan OECD dan terlibat dalam survei yang dilaksanakan oleh OECD dengan harapan dapat mendukung penyelarasan kebijakan dan praktik bidang tata kelola publik sesuai dengan standar OECD.

“Aksesi ini mendorong komitmen kita supaya indikator kita selaras dengan negara-negara maju dan untuk memenuhi ini ternyata tidak mudah. Maka proses aksesi ini menuntut komitmen Pemerintah Indonesia supaya selaras dengan nilai-nilai negara maju yang sedang diperjuangkan bersama untuk kebaikan Indonesia,” ujar Anas.

Pengguna LRT Jabodebek Meningkat

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply