Pemerintah Turun Tangan Mediasi Polemik Potongan Tarif Ojol

IVOOX.id – Pemerintah akhirnya merespons keresahan yang telah lama disuarakan para pengemudi ojek online (ojol) terkait pemotongan tarif oleh perusahaan aplikator. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengundang langsung sejumlah perusahaan transportasi daring untuk berdialog dan mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut.

"Hari ini hadir para pelaku usaha dari bisnis digital transportasi dengan harapan kita bisa berdiskusi terkait beberapa isu yang berkembang di masyarakat," ujarnya dalam pertemuan di Jakarta, Senin (19/5/2025).

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari beberapa aplikator besar seperti Grab, Goto, Maxim, dan inDrive. Topik utama yang dibahas adalah tingginya potongan tarif yang diberlakukan kepada para pengemudi, yang menurut laporan di lapangan bisa mencapai lebih dari 50 persen. Angka ini jauh melampaui batas maksimal 20 persen yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan atau Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022.

Keluhan terkait praktik ini sebelumnya telah diungkap oleh Garda Indonesia, asosiasi pengemudi ojol nasional. Mereka menilai beberapa aplikator tidak mematuhi regulasi dan telah merugikan mitra pengemudi, baik roda dua maupun roda empat.

Dalam pernyataannya, Menhub menekankan bahwa penyelesaian masalah ini tidak bisa dilakukan secara sepihak. Ia mengajak semua pihak untuk membuka ruang komunikasi yang adil dan terbuka. "Ekosistem transportasi online tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sepihak. Harus ada dialog konstruktif yang saling mendengarkan," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya akan mengandalkan Kementerian Perhubungan, tetapi juga akan melibatkan kementerian dan lembaga lain agar solusi yang diambil bersifat menyeluruh dan berkeadilan. Menhub sendiri memimpin langsung jalannya diskusi dengan para aplikator.

Langkah ini diambil menjelang rencana Aksi Akbar 205 yang akan digelar pada Selasa 20 Mei 2025. Diperkirakan lebih dari 500 ribu pengemudi ojol dan taksi online akan melakukan aksi protes di tiga titik utama di Jakarta yaitu Kementerian Perhubungan, Gedung DPR MPR, dan Istana Negara. Selain aksi turun ke jalan, sebagian pengemudi juga berencana mematikan aplikasi sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem tarif yang dinilai merugikan.

Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan bahwa aksi ini tidak dapat dihindari mengingat keresahan yang sudah berlangsung lama. "Kami memohon maaf kepada masyarakat karena aksi ini akan menyebabkan gangguan lalu lintas. Tapi ini adalah bentuk perlawanan atas ketidakadilan yang kami alami," katanya saat dihubungi ivoox.id Senin (19/5/2025).

Tidak hanya di Jakarta, aksi serentak juga akan digelar di sejumlah kota besar lainnya seperti Medan, Palembang, Bandung, Surabaya, Makassar, Manado, Balikpapan, dan Ambon. Para pengemudi mendesak pemerintah untuk menegakkan aturan yang ada dan melakukan pengawasan ketat terhadap aplikator yang diduga mengambil keuntungan berlebihan.

Tuntutan utama mereka adalah agar pemerintah benar benar menjalankan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022 yang menetapkan batas maksimal potongan sebesar 20 persen. Mereka mengklaim bahwa potongan yang diterapkan aplikator di lapangan sering kali jauh lebih tinggi, bahkan mencapai 30 hingga 50 persen.

"Selama ini tidak ada pengawasan tegas. Kalau pemerintah tidak ambil sikap, kami akan teruskan perjuangan kami," katanya.

Menhub Dudy berharap aksi besar besaran yang direncanakan tidak memperburuk suasana. Ia mengimbau semua pihak untuk menjaga ketenangan dan mengedepankan musyawarah. "Akan sangat bijak jika semua pihak dapat saling mendengarkan dan mencari solusi secara objektif dan jernih," ujarnya.