Pemerintah Siapkan Rp11 Triliun untuk Rencana Pembukaan Rekening Massal

IVOOX.id – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa pemerintahan akan menyiapkan dana kurang lebih Rp11 triliun untuk rencana pembukaan rekening massal bagi masyarakat.

Ia mengatakan dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menyasar lebih dari 200 juta masyarakat dengan masing-masing rekening mendapatkan dana pembukaan sebesar Rp50 ribu.

"Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp11 T (triliun) lah," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026), dikutip dari Antara.

Namun demikian, Airlangga belum bisa memastikan anggaran tersebut akan sepenuhnya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2026 atau dari APBN 2027.

Ia juga menyampaikan anggaran dan skema pembukaan rekening masih dalam pembahasan bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kita akan siapkan dalam waktu dekat. Roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK," terangnya.

Rencana pembukaan rekening, kata Airlangga, akan dilakukan secara bertahap. Diharapkan kebijakan ini dapat dimulai sebelum akhir 2026.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan mekanisme penyediaan atau pembuatan rekening massal bagi seluruh masyarakat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Hal ini menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank guna memperkuat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan di dalam negeri.

Airlangga mengatakan pendekatan yang kini dipertimbangkan adalah sinkronisasi dengan data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Terpisah, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) telah melakukan koordinasi untuk merealisasikan rencana pembukaan rekening bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Rosan menyebut pembukaan rekening akan dilakukan melalui BRI di seluruh Indonesia, sementara masyarakat di Aceh dapat menggunakan layanan BSI.

"BRI dan BSI memang sudah (koordinasi), dari manajemennya juga sudah koordinasi untuk melakukan rencananya agar pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu bisa dengan BSI, bisa terlaksana dengan secepatnya," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026), dikutip dari Antara.

Menurutnya, koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan rencana pembukaan rekening massal dapat segera dilaksanakan.

Sementara itu, terkait rencana pemberian dana awal sebesar Rp50 ribu untuk rekening tersebut, Rosan mengatakan mekanisme pembiayaannya masih dalam tahap perancangan.

"Mekanismenya lagi dirancang. Segera kok," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam rapat terbatas, Senin, 7 September 2026, membahas sejumlah isu terkait ekonomi, salah satunya mengenai inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Prabowo memerintahkan jajarannya untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank untuk memperkuat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan di dalam negeri.

"Tadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening warga negara atau masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan isi ratas saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (7/9/2026), dikutip dari Antara.

Menurut Airlangga, angka itu relatif cukup baik jika dibandingkan dengan capaian negara-negara OECD lainnya. Oleh karena itu, kata Airlangga, Presiden Prabowo memerintahkan bank-bank Himbara, khususnya BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mempersiapkan rekening-rekening bank untuk masyarakat.

"Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening," kata Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga mengungkap untuk memperluas jangkauan kepemilikan rekening bank, data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) akan dipadu-padankan dengan sistem Bank Indonesia, terutama untuk sistem pembayaran dan gateway system-nya.

"Data yang dipakai adalah data dari dukcapil, dan data dari dukcapil itu tentunya nanti dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment system-nya dan yang kedua gateway system-nya. Jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai," ujar Menko Airlangga.

Airlangga mengatakan ke depan berbagai program bantuan pemerintah akan disalurkan langsung ke rekening-rekening masyarakat.

Rapat terbatas pada Senin dimulai sekitar pukul 15.30 WIB dan para pejabat yang mengikuti rapat tersebut baru keluar ruangan pada pukul 19.00 WIB.

Jajaran pejabat negara yang mengikuti rapat terbatas di Istana sore ini, di antaranya Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani yang juga CEO Danantara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Ada pula Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf yang juga Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Kepala Badan Pengaturan BUMN dan COO Danantara Dony Oskaria, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.

Selanjutnya, ada Direktur Utama (Dirut) BRI Hery Gunardi, Dirut Mandiri Riduan, Dirut BNI Putrama Wahju Setyawan, Dirut BTN Nixon L. P. Napitupulu, dan Dirut BSI Anggoro Eko Cahyo.

Kemudian, ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, eks menkeu Fuad Bawazier, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo.