Kortastipidkor Temukan Titik Rawan Korupsi Program MBG

IVOOX.id – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menemukan sejumlah titik rawan yang berpotensi menjadi celah korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kasubdit I Direktorat Pencegahan Kortastipidkor Polri Komisaris Besar Hadi Dinata mengatakan, temuan tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan proses analisis dan pemantauan program MBG sejak akhir 2025 hingga saat ini.

"Dari hasil pemantauan, ditemukan sejumlah persoalan yang dinilai dapat menjadi celah terjadinya praktik korupsi," ujar Hadi kepada awak media di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2026).

Hadi menyampaikan, dalam proses pengadaan bahan baku makanan yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sangat rawan menjadi celah untuk melakukan tindakan korupsi. Menurutnya ada potensi monopoli dalam pengadaan bahan makanan untuk kebutuhan program MBG tersebut.

Oleh karenanya kata ia hal ini perlu diantisipasi dengan memastikan setiap SPPG menjalankan mekanisme survei pasar sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor 001. Survei pasar tersebut dilakukan untuk memastikan bahan makanan memiliki kualitas yang baik sekaligus harga yang kompetitif.

"Yang di mana seharusnya kalau kita lihat ada itu di Juknis 001, di situ dijelaskan bahwa seharusnya itu SPPG ini melaksanakan survei pasar supaya makanan yang didapatkan itu tetaplah berkualitas dengan harga yang terbaik," kata Hadi.

Selain pengadaan bahan baku, Kortastipidkor kata ia juga menyoroti proses operasional SPPG mulai dari pengolahan makanan, distribusi, hingga makanan dikonsumsi. Proses tersebut kata ia perlu dilakukan pengawasan.

"Satu hal lagi yang perlu diwaspadai adalah pada saat operasional dari SPPG, kita melihat mulai proses dia pengolahan makanan, kemudian pendistribusian, sampai dikonsumsi, ini takes time, pakai waktu," ujar Hadi.

Kerawanan lainnya berkaitan dengan administrasi dan sistem pelaporan SPPG. Hal ini menjadi perhatian karena laporan pertanggungjawaban kinerja masing-masing SPPG kepada Badan Gizi Nasional (BGN) berkaitan dengan penggunaan anggaran program MBG.

"Pelaporan yang tidak baik, kemudian tempat yang tidak baik, dan bahkan memang ada beberapa SPPG yang kemarin saya cek itu sedang kondisi disuspen karena dilaksanakan pengawasan oleh BGN dicek ternyata tempatnya itu tidak sesuai, jadi langsung disuspen," kata Hadi.