Pemerintah Siap Danai UMKM Rp10 Miliar dengan Pendanaan Syariah

by Rivansyah Dunda
Thursday, February 8, 2024 6:30 PM

Sejumlah peserta mempraktikkan cara memotret produk menggunakan gawai saat pelatihan fotografi produk UMKM di desa Kenanga, Indramayu, Jawa Barat, Minggu (21/5/2023). Pelatihan fotografi produk yang digagas oleh Rumah Edukasi Mandiri Kenanga tersebut untuk membantu para pelaku UMKM dalam membuat foto produk yang akan dipromosikan melalui berbagai saluran media sosial. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

IVOOX.id - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) siap memberikan pendanaan syariah sebesar Rp10 miliar bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Tanah Air.

Pendanaan tersebut diberikan melalui program Entrepreneur Financial Fiesta (EFF) 2024 yang bertujuan untuk mengakselerasi pembiayaan bagi usaha mikro di Indonesia.

"EFF 2024 hadir untuk memberikan dorongan baru bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Kami berkomitmen untuk mendukung para wirausaha dengan akses pembiayaan yang lebih mudah dan pendampingan yang holistik," kata Asisten Deputi Pembiayaan Wirausaha dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Kewirausahaan KemenKop UKM Edhi Kusdiyarwoko Dwikuncono, Kamis (8/2/2024).

Edhi mengatakan, salah satu solusi yang ditawarkan dalam program EFF 2024 yakni keamanan pembiayaan (securities crowdfunding) yang akan diwadahi melalui platform online LBS Urun Dana.

Sementara itu LBS Urun Dana merupakan platform securities crowdfunding yang berbasis syariah dan telah diizinkan, serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya melalui program tersebut, para wirausaha di sektor UMKM bisa mendapatkan pembiayaan syariah untuk mengembangkan permodalan bisnis hingga Rp10 miliar.

Selain memberikan pembiayaan, program yang diinisiasi oleh Kemenkop UKM juga menyediakan webinar dan kelas mentoring untuk meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia agar bisa naik kelas.

Sebelumnya pada Rabu (7/2) Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan akses pembiayaan kredit untuk UMKM di Indonesia menjadi yang terendah di Asia.

"Di Asia kita ini baru sekitar 21 persen, bandingkan misalnya China, dan Jepang itu sudah 60 persen, Korea malah di atas 80 persen," katanya dikutip dari Antara.

Ia menilai hal itu dikarenakan mekanisme pemberian kredit di Indonesia masih menggunakan sistem kolateral yang membutuhkan jaminan atau agunan untuk mendapatkan persetujuan dana.

Tags: