Pernyataan tersebut diwakili oleh Riandy Laksono, Ph.D. Scholar, dari Crawford School of Public Policy, ANU.

Dalam pernyataan tersebut, para mahasiswa dengan tegas mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan proses demokrasi dan pemilihan umum yang semakin dekat, khususnya jelang hari pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024.

Mereka menyoroti perilaku elit politik yang terkesan mengutamakan kepentingan politik pribadi di atas kepentingan rakyat, serta adanya dugaan pejabat negara yang terlibat dalam politisasi institusi publik untuk kepentingan pribadi.

“Sejarah akan mencatat era dimana paslon melanggar etika dengan pengerahan anggaran serta sumber daya demi meraih kemenangan politik dinasti. Dampaknya panjang dan menciderai ingatan kolektif kita sebagai bangsa. Mandat penyelenggara negara untuk melayani mereka yang papa serta terpinggirkan menjadi cacat dengan menjadikan kelompok yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan menjadi sebatas deret ukur belaka dalam preferensi survei Pemilu,” ucap Riandy saat membacakan Maklumat Kamis (8/2/2024)

Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa keberpihakan politik elit telah menyebabkan penggunaan dana publik dan sumber daya negara menjadi alat untuk memenangkan kontestasi politik, yang pada gilirannya menciderai integritas penyelenggaraan negara dan menghambat pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hal ini, menurut mereka, mencerminkan kerusakan etika dalam tata kelola negara yang seharusnya menjadi panutan bagi seluruh elemen masyarakat.

“Seolah tak cukup kita melihat elit mengisap laut, menguras bumi dan mengotori langit. Akal sehat kita semua terhina dengan penjungkirbalikan logika penyelenggaraan negara demi kontestasi elektoral ini sehingga harus mendapat perlawanan dari segenap elemen Masyarakat,” tambahnya.

Para mahasiswa juga mengecam penggunaan kekuasaan dan pengarahan hukum untuk kepentingan politik, terutama dalam konteks kampanye pemilihan umum.

Mereka menilai bahwa proses pemilu yang seharusnya menjadi panggung bagi gagasan dan pemikiran bertransformasi menjadi ajang yang hanya melanjutkan status quo, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi dan penghormatan terhadap beragam pengalaman dan pandangan masyarakat.

“Sebagai pemilih kita melihat pengalaman sebagai bangsa tersebut tidak dihargai dan diinjak-injak dari keberpihakan Presiden Joko Widodo dan sebagian pejabat serta aparatur sipil negara pada paslon tertentu. Ditambah lagi, Presiden Joko Widodo dengan sengaja mengutip Pasal 299 Ayat 1 Undang-Undang Pemilihan Umum untuk membenarkan keberpihakannya dan dengan sengaja meninggalkan bagian lain terkait syarat-syarat dibolehkannya Presiden untuk berkampanye. Hal ini menunjukkan betapa mudahnya undang-undang dipelintir untuk kepentingan elektoral sepihak oleh pemimpin negara tanpa mempertimbangkan etika,” ujar Riandy dalam kutipan Maklumat.

Sebagai mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri, mereka menyatakan kepedulian mereka terhadap perkembangan politik di Tanah Air.

Mereka menegaskan pentingnya kembali menghormati nilai-nilai demokrasi dan kembali ke etika dalam penyelenggaraan negara.

Para mahasiswa menyuarakan keinginan agar pemilu menjadi momentum untuk perubahan yang lebih baik, bukan sekadar kendaraan bagi kelangsungan kekuasaan politik.

Di akhir pernyataan, para mahasiswa dalam Maklumat Canberra itu menyampaikan seruan kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menghargai martabat penyelenggaraan negara, menjaga netralitas, dan menghormati kebebasan berekspresi sebagai prasyarat utama dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Atraksi Barongsai di Sea World

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply