Pemerintah Prioritaskan Jaga Kestabilan Harga Beras

IVOOX - Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah prioritas utama pemerintah dalam menghadapi tantangan global.

Dalam sebuah pertemuan dengan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) di Surakarta, Jawa Tengah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia.

Dalam sebuah acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) organisasi PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), Menteri Perdagangan menjelaskan bahwa mencapai swasembada pangan memerlukan upaya yang berkelanjutan.

Pemerintah akan mendukung petani dengan menyediakan peralatan, bibit, pupuk, dan sistem irigasi yang memadai. Selain itu, pemerintah akan mengawasi dan mengendalikan stabilitas harga pangan untuk melindungi kesejahteraan petani dan menjaga daya beli masyarakat.

Menteri Zulkifli Hasan juga mengingatkan bahwa situasi global saat ini tidak mudah, dengan perang Rusia-Ukraina dan kondisi di Gaza yang memengaruhi harga pangan secara signifikan. Perubahan iklim, khususnya El Nino, yang mengakibatkan kurangnya hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, juga berdampak negatif pada harga beras dan bahan pokok lainnya.

"Pemerintah harus mengambil langkah-langkah nyata dalam menghadapi tantangan ini. Ketahanan pangan adalah kunci untuk menjaga stabilitas harga pangan dan kemandirian kita," tegas Menteri Perdagangan dalam keterangan resmi di laman Kemendag,Selasa (24/10/2023).

Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap Rakernas Perpadi dapat memberikan rekomendasi yang berharga kepada pemerintah untuk menghadapi situasi yang tidak mudah saat ini. 

"Kami berharap Indonesia bisa lebih baik dalam waktu dekat. Saya akan melaporkan rekomendasi ini kepada Presiden untuk memperkuat sektor penggilingan padi dan mendukung pertumbuhan petani," imbuhnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, beras memiliki kontribusi terbesar terhadap inflasi bahan makanan, mencapai 3,33 persen. Oleh karena itu, fluktuasi harga beras dapat berdampak pada target inflasi nasional. Menghadapi lonjakan harga beras, pemerintah telah mengambil beberapa langkah, termasuk penyaluran bantuan pangan beras kepada keluarga miskin, penggandaan penyaluran beras ke pasar melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta memastikan pasokan beras SPHP tersedia di pasar ritel dan pasar tradisional. Pemerintah juga mengawasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) untuk memastikan pasokan beras mencukupi dan harga terjaga.

Dengan upaya konkret ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas harga beras, mendukung kemandirian pangan, dan melindungi kesejahteraan petani serta daya beli masyarakat.