Pemerintah Perlu Pinjaman Baru sekitar Rp400 Triliun pada 2017

iVooxid, Jakarta - Pemerintah membutuhkan pinjaman baru sebesar Rp400 triliun pada 2017. Akan tetapi, kondisi keuangan pemerintah pada 2017 cukup berat mengingat ada utang jatuh tempo sebesar Rp164 triliun dan pemerintah membutuhkan dana Rp30 triliun untuk membiayai Surat Berharga Negara (SBN) Cash manajemen serta dana sebesar Rp3 triliun untuk pembelian kembali (buyback) SBN. Demikian diungkapkan Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

“Karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) berencana menerbitkan SBN sekitar Rp597 triliun pada tahun 2017. Itu dilakukan agar pemerintah dapat memperoleh pinjaman baru sekitar Rp400 triliun,” ujarnya di Hotel Aston, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/11) malam.

Robert mengemukakan, sekitar 80% dari total SBN tersebut akan diterbitkan di dalam negeri. Itu terdiri dari 73% akan diterbitkan melalui lelang SBN dan sekitar 7% non lelang. Adapun sisanya sekitar 20% akan diterbitkan dalam bentuk obligasi global. Adapun sekitar 60% dari total nilai penerbitan SBN tersebut akan digunakan sebagai pendanaan awal tahun di sepanjang paruh pertama 2017. Penerbitan SBN ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Marwanto Harjowiryono, Direktur Jenderal Perbendaharaan, menuturkan, pemerintah hingga akhir 2016 ini masih memiliki sisa anggaran sekitar Rp51 triliun. Dana ini juga akan digunakan untuk membiayaki pendanaan pada awal 2017 mendatang.

“Dana tersebut dapat digunakan utnuk membayar gaji dan pensiun sebesar Rp15-16 triliun dan pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp35-36 triliun. Karena itu, pendapatan pada Januari yang rata-rata sekitar Rp70-80 triliun sangat kita harapkan untuk turut menopang anggaran tersebut,” imbuhnya.[abr]