Paket Ekonomi XVI Sulit Selamatkan Ekonomi Jokowi

IVOOX.id, Jakarta - Paket kebijakan ekonomi XVI terkait pelepasan beberapa sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dari daftar negatif investasi (DNI), diyakini tak bisa berbuat banyak untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Saya meragukan terhadap efek neraca pertumbuhan. Pertumbuhan kita kan sekarang stagnan 5%," kata Ekonom dari Indef Dradjat Wibowo, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Sebab, pelepasan puluhan DNI itu, kata dia, tidak berpengaruh besar terhadap ekonomi, malah merugikan pengusaha UKM pada kelas rumah tangga. Pasalnya, kebijakan itu memberikan ruang kepada asing menguasai saham UKM sampai 100%

"Pertumbuhan kita kan sekarang stagnan 5%, nah saya sanksi itu bisa mendobrak pertumbuhan diatas misalnya sampai 6% itu saya sangat tidak yakin. Tapi dia malah merusak pemerataan, karena yang akan dikasih ke pesaing asing adalah usaha rumah tangga, usaha rumahan. Itu yang akan dikasih persaingan ke asing," kata dia.

Selain itu, kata dia, kebijakan ini juga tidak bisa menambal Defitit neracara berjalan (current account deficit/CAD) yang kian melebar. Adapun defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal III-2018 meningkat menjadi 3,37% dari PDB. Atau setara US$8,8 miliar, jauh di atas kuartal II-2018 sebesar 3,02% dari PDB, atau setara US$8 miliar. "Itu tidak akan efektif untuk menolong (defisit) neraca pembayaran," kata dia sambil menerangkan kebijakan ini malah akan merusak ekonomi rakyat.

Diketahui pada pekan lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid XVI. Isinya cukup bikin kaget, pemerintah merelaksasi sejumlah sektor dari daftar negatif investasi (DNI).

Setidaknya 54 bidang usaha dicopot dari DNI. Di mana, ke-54 sektor usaha itu notabene kelas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dibuka untuk masuknya investor asing. Tak tanggung-tanggung, asing diperbolehkan menguasai saham UMKM itu hingga 100%