Jokowi Minta Anak Buahnya Evaluasi Insentif Pajak

IVOOX.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta kebijakan untuk menyedot investasi, khususnya insentif pajak dievaluasi secara berkala. Harus dibuat menarik, jangan kalah negara lain.

"Kita tahu current account deficit kita, neraca perdagangan kita memerlukan ini, memerlukan perbaikan, dan dengan investasi dan ekspor inilah kita ingin perbaikan itu," kata Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) tentang Kebijakan Investasi dan Perpajakan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11/2018), dikutip dari laman setkab.go.id.

Jokowi mengingatkan, seluruh pihak harus memastikan bahwa investasi yang berhak atas insentif adalah sektor yang betul-betul memperkuat industri, memperkuat ekonomi nasional, mendorong transformasi ekonomi, hilirisasi dari bahan mentah kepada industri pengolahan, dan juga memperkuat industri yang berorientasi ekspor yang bisa memberikan nilai tambah.

"Sehingga kita bisa merevitalisasi industri dan dapat mengurangi impor bahan baku, serta menumbuhkan industri yang memanfaatkan sumber daya ekonomi lokal yang kita miliki," tutur Jokowi.

Untuk itu, mantan Wali Kota Solo ini meminta agar kebijakan investasi itu betul-betul didesain sesuai dengan target kepentingan nasional, bukan hanya dalam penciptaan lapangan pekerjaan baru dan menurunkan angka pengangguran, tetapi harus juga bisa memperkuat pelaku ekonomi domestik khususnya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dengan memanfaatkan peluang alih teknologi yang ada, serta juga mendorong kemitraan usaha-usaha besar dengan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro.

Dalam ratas hadir sejumlah pejabat tinggi negara antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperin Airlangga Hartarto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio, Ketua OJK Wimboh Santoso, dan Dirjen Pajak Robert Pakpahan.