Pakar Transportasi Sebut Sepeda Motor Listrik Nasional Bisa Jadi Momentum Transformasi Industri dan Keselamatan Jalan

IVOOX.id – Program sepeda motor listrik nasional (Molinas) dinilai dapat menjadi momentum penting bagi transformasi industri otomotif sekaligus mendorong peningkatan keselamatan berkendara di Indonesia. Namun, program tersebut perlu dirancang secara tepat agar elektrifikasi kendaraan tidak justru memperburuk persoalan kemacetan di perkotaan.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan kehadiran Molinas menjadi peluang untuk memperkuat industri nasional di tengah tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang masih didominasi sepeda motor.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meluncurkan motor listrik nasional beserta ekosistem pendukungnya di fasilitas produksi PT Ilectra Motor Group (ALVA), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026). Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian teknologi dan ketahanan energi sekaligus menyediakan sarana mobilitas yang terjangkau.

Menurut Djoko, urgensi transformasi tersebut tidak terlepas dari persoalan keselamatan jalan. Sepanjang 2025, Korlantas Polri dan Road Safety Association (RSA) mencatat 212.414 sepeda motor terlibat kecelakaan lalu lintas. Sepeda motor yang mendominasi lebih dari 80 persen populasi kendaraan terdaftar juga menyumbang sekitar 70–75 persen total kecelakaan nasional.

Ia menilai pengembangan Molinas harus dibarengi strategi untuk menghadapi persaingan dengan produk motor listrik asal China. Efisiensi rantai pasok dan skala produksi menjadi keunggulan produk China, sehingga motor nasional perlu mengandalkan desain, manufaktur, dan spesifikasi yang sesuai dengan kondisi geografis serta daya beli masyarakat Indonesia.

Selain harga, penguatan ekosistem dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi faktor penting. Menurut Djoko, industri nasional tidak cukup hanya memproduksi kendaraan, tetapi juga perlu memperkuat rantai pasok baterai, stasiun pengisian atau penukaran baterai, serta layanan purna jual.

Pengembangan pasar juga dinilai perlu diarahkan secara strategis. Djoko mendorong agar Molinas tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar Pulau Jawa, tetapi diperluas ke wilayah luar Jawa, perdesaan, pulau-pulau kecil, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3TP).

Wilayah penghasil mineral seperti Morowali, Konawe, Luwu Timur, Halmahera, Kalimantan, Sumatera, hingga Papua dinilai memiliki potensi besar. Penggunaan motor listrik di daerah tersebut dapat memberikan efisiensi biaya energi dan mendukung mobilitas masyarakat.

Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, menjadi salah satu contoh. Menurut Djoko, wilayah yang menghadapi kendala distribusi BBM tersebut telah menggunakan kendaraan bermotor listrik sejak 2007.

Di sisi lain, Djoko mengingatkan pemerintah agar kebijakan insentif tidak sekadar mendorong peningkatan penjualan. Insentif memang diperlukan untuk membantu industri nasional tumbuh dan membuat harga kendaraan listrik lebih terjangkau, tetapi distribusinya harus mempertimbangkan persoalan kemacetan.

Saat ini, sekitar 75–80 persen kendaraan di kawasan perkotaan masih berupa sepeda motor. Jika motor listrik hanya menjadi kendaraan tambahan, jumlah kendaraan di jalan berpotensi semakin meningkat.

Karena itu, menurut Djoko, distribusi motor listrik perlu diperluas ke wilayah yang membutuhkan, sementara kawasan perkotaan harus tetap mengutamakan pengembangan transportasi umum.

“Pada dasarnya, motor listrik nasional sekadar mengalihkan sumber emisi dari bahan bakar fosil ke energi listrik, tanpa mengurangi volume kemacetan di perkotaan. Solusi utama untuk mengurai kemacetan tetap bertumpu pada penguatan dan elektrifikasi transportasi umum massal,” ujarnya kepada Ivoox.id Selasa (18/8/2026).

Djoko menilai Molinas berpotensi menjadi turning point bagi industri otomotif Indonesia, dari sekadar pasar konsumen menjadi produsen kendaraan listrik. Namun, keberhasilannya bergantung pada konsistensi kebijakan, penguatan industri lokal, insentif yang tepat sasaran, serta strategi distribusi yang tidak mengorbankan agenda penataan transportasi perkotaan.