Nelayan Pati Berunjuk Rasa, Protes Kenaikan Harga BBM Non Subsidi

IVOOX.id – Nelayan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar aksi damai memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yang dinilai memberatkan. Aksi berlangsung di Alun-alun Pati pada Senin, 4 Mei 2026. 

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Damai Nelayan Perikanan Tangkap Pati Muhammad Agung mengatakan, nelayan menuntut agar harga BBM non subsidi diturunkan maksimal dua kali lipat dari harga subsidi, yakni sekitar Rp13.600 per liter. Saat ini, kata dia, harga BBM industri untuk nelayan yang mencapai Rp30.000 per liter menyebabkan banyak kapal tidak dapat beroperasi.

"Dengan harga BBM Rp30.000 per liter, nelayan tidak mungkin melaut. Saat ini kapal dari Juwana yang berangkat hanya sekitar 15 persen," kata Agung, dikutip dari Antar.

Sementara jumlah kapal nelayan di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati berkisar antara 1.500 hingga 1.600 unit. Bahkan, sejumlah kapal yang sebelumnya melaut terpaksa kembali ke darat karena tidak mampu membeli harga BBM.

Agung menambahkan pihaknya tidak mengancam, namun akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga ke pemerintah pusat apabila belum ada realisasi penurunan harga.

"Kami akan terus mengawal sampai ke pusat jika belum ada tindak lanjut," ujarnya.

Nelayan juga mengeluhkan margin laba yang semakin menipis akibat tingginya biaya operasional, terutama BBM, sementara harga ikan relatif stabil. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan, kondisi ini membuat nelayan sulit memperoleh keuntungan.

Menanggapi aksi nelayan tersebut, pemerintah Kabupaten Pati, menyatakan siap menyampaikan aspirasi nelayan terkait tingginya harga BBM jenis solar non subsidi yang dinilai memberatkan dan mengancam keberlangsungan aktivitas penangkapan ikan di laut.

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan pihaknya memahami kondisi yang dihadapi nelayan. Kenaikan harga BBM jenis solar non subsidi saat ini dinilai sudah tidak lagi memungkinkan nelayan untuk melaut.

"Pemkab menyadari harga BBM saat ini sangat memberatkan bagi nelayan. Dengan harga sekarang, kami sudah hitung, nelayan tidak mungkin bisa melaut," kata Risma, dikutip dari Antara.

Ia mengaku, dirinya sudah mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperjuangkan agar nelayan, khususnya di Kabupaten Pati, dapat memperoleh harga BBM subsidi yang lebih layak. Jika aspirasi nelayan tidak segera ditindaklanjuti pemerintah pusat, kata dia, pihaknya siap mengawal perjuangan nelayan hingga ke tingkat pusat bersama DPRD setempat.

"Kalau aspirasi ini belum ditanggapi, kami akan ikut bersama nelayan untuk menyampaikan langsung ke pemerintah pusat," katanya.

Risma juga menekankan bahwa persoalan BBM tidak hanya berdampak pada pemilik kapal, tetapi juga para anak buah kapal (ABK) yang menggunakan sistem bagi hasil. Kenaikan harga BBM berdampak langsung pada pendapatan mereka.

Dukungan juga datang dari Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menegaskan bahwa DPRD Pati mendukung penuh tuntutan nelayan agar pemerintah menurunkan harga BBM non subsidi yang dinilai memberatkan.

Nantinya, kata dia, DPRD Pati siap mendampingi nelayan hingga ke Jakarta untuk memperjuangkan aspirasi mereka, karena nelayan terbukti menjadi penyangga pangan dan taat membayar pajak.