Myanmar Tak jadi Ketua ASEAN pada 2026, Filipina gantinya

IVOOX.id - Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mencapai konsensus untuk tidak mengizinkan Myanmar memegang keketuaan blok tersebut pada 2026 sesuai jadwal semula sehingga posisinya akan digantikan oleh Filipina.

Konsensus tersebut dicapai dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Ketua ASEAN ditentukan sesuai abjad negara anggota dalam bahasa Inggris. Jika merunut jadwal maka Myanmar seharusnya memegang keketuaan ASEAN pada 2026, sedangkan Filipina (dalam bahasa Inggris ditulis Philippines) mendapat giliran pada 2027.

“Disepakati keketuaan ASEAN 2026 akan dipegang oleh Filipina dan ASEAN berkomitmen untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan (ke Myanmar),” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/9/2023).

ASEAN telah melarang para pemimpin junta Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi organisasi tersebut karena tak kunjung melaksanakan Konsensus Lima Poin, yang merupakan kesepakatan damai antara ASEAN dan pemimpin junta setelah militer menggulingkan pemerintahan terpilih melalui kudeta pada Februari 2021.

Staf Khusus Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Kawasan, I Gede Ngurah Swajaya, mengatakan bahwa meski Filipina dipastikan menjadi ketua ASEAN pada 2026, keketuaan selanjutnya tetap akan ditentukan sesuai abjad.

Ngurah menambahkan bahwa penetapan Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 ini perlu segera diputuskan sehingga Manila dapat melakukan persiapan secara matang.

Adapun rencana perdamaian Konsensus Lima Poin, yang disepakati ASEAN pada April 2021, akan tetap menjadi acuan ASEAN untuk melakukan pendekatan dalam menyelesaikan konflik di Myanmar.

Konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, serta menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan adanya ketidakpercayaan terhadap junta militer Myanmar, berdasarkan pendekatan (engagement) yang telah dilakukan Indonesia dengan berbagai pemangku kepentingan di negara itu.

Sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun ini, kata Jokowi, Indonesia telah melakukan lebih dari 145 engagements dengan 70 pemangku kepentingan terkait Myanmar.

“Dan Indonesia melihat sudah mulai muncul trust antara satu stakeholder dengan yang lain, kecuali dengan junta militer,” kata Presiden Jokowi ketika membuka sesi retreat KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada Selasa.

Untuk itu, menurut dia, ASEAN perlu terus mendorong pelaksanaan dialog nasional yang inklusif sebagai mekanisme penyelesaian krisis yang dimiliki dan dipimpin oleh rakyat Myanmar (Myanmar-owned and Myanmar-led mechanism).

Dialog inklusif merupakan salah satu dari lima poin konsensus yang telah disepakati para pemimpin ASEAN dengan pimpinan junta Myanmar Min Aung Hlaing untuk membantu menyelesaikan krisis politik dan ekonomi yang dipicu kudeta militer di negara itu.