MTI Dukung Pemprov Jakarta Terapkan ERP untuk Mengurai Kemacetan | IVoox Indonesia

July 20, 2025

MTI Dukung Pemprov Jakarta Terapkan ERP untuk Mengurai Kemacetan

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di bawah Alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP)
Sejumlah kendaraan bermotor melintas di bawah Alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (20/8/2024). ANTARA FOTO/MUHAMMAD RAMDAN

IVOOX.id – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyambut baik langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyiapkan sistem ERP dan manajemen parkir. Menurut MTI, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi mobilitas yang adil dan efisien, serta perwujudan arah bahwa Jakarta hendak ditata untuk manusia, bukan untuk mobil.

Ketua MTI Jakarta, Yusa Cahya Permana menegaskan bahwa pendekatan ERP idealnya tidak dilakukan secara parsial per koridor. "Secara ideal, ERP sepatutnya diterapkan melingkupi sebuah kawasan dan bukan berupa koridor," kata Yusa dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Jumat (18/7/2025). Ia menambahkan, jika hanya dilakukan di satu ruas, maka akan ada risiko perpindahan beban lalu lintas ke jalan-jalan lain di sekitarnya, yang justru memperparah kemacetan.

Meski demikian, jika ERP tetap dimulai dari satu koridor, Yusa menyarankan agar kebijakan ini diiringi dengan strategi manajemen lalu lintas lainnya, seperti integrasi dengan Intelligent Traffic Control System (ITCS) dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Penerapan ERP, menurut MTI, juga harus mempertimbangkan pemilihan teknologi yang tepat dan berkelanjutan. Banyak negara telah mencoba berbagai pendekatan—dari ERP 2.0 berbasis GNSS di Singapura, kamera ANPR di London, hingga RFID di Seoul. Untuk Jakarta, teknologi yang dipilih bukan hanya soal efektivitas, tetapi juga integrasi sistem, transparansi, dan legitimasi hukum jangka panjang. Karena itu, MTI menyarankan agar pemilihan teknologi ERP melibatkan lembaga otoritatif seperti Kementerian Perhubungan atau Kominfo untuk mencegah persoalan hukum di masa mendatang.

ERP bukan hanya kebijakan teknis, melainkan juga politis. Yusa mencontohkan perjalanan panjang kota New York dalam menerapkan congestion pricing, yang melewati beberapa kepala daerah dan tarik-ulur politik nasional. Hal serupa bisa terjadi di Jakarta, karena itu Perda ERP dan aturan turunannya perlu dikawal secara konsisten dan komunikatif.

Gubernur Jakarta di masa mendatang, menurut MTI, akan dikenang bukan dari banyaknya infrastruktur kendaraan yang dibangun, tetapi dari keberanian untuk mengubah perilaku mobilitas masyarakat. Lewat ERP, Jakarta bisa menjadi kota percontohan bagi kota-kota lain dalam menata lalu lintas secara berkeadilan.

Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) bukan hanya urusan teknis atau penarikan biaya, melainkan simbol komitmen untuk menata ulang kota demi keadilan ruang dan kualitas hidup warga. ERP hadir bukan sekadar untuk mengurai kemacetan, tetapi juga untuk mengembalikan ruang jalan kepada publik bagi pejalan kaki, pesepeda, pengguna angkutan umum, dan masyarakat kecil yang selama ini terpinggirkan oleh dominasi kendaraan pribadi.

0 comments

    Leave a Reply