Modernisasi Administrasi Pajak di Era e-marketplace

IVOOX.id – Mulai 1 Juli 2026, pemerintah menunjuk empat marketplace elektronik besar, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang yang memenuhi persyaratan tertentu.

Tarif yang dipungut sebesar 0,5 persen bukan merupakan tambahan pajak di luar ketentuan yang telah berlaku, melainkan bagian dari mekanisme withholding tax atau pemungutan di muka yang nantinya diperhitungkan sebagai pelunasan ataupun kredit pajak sesuai rezim perpajakan masing-masing wajib pajak.

Kebijakan yang telah ditetapkan dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tersebut jangan dipandang semata-mata sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek. Lebih jauh dari itu, kebijakan ini merupakan bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan yang bertujuan menjaga keadilan fiskal di tengah transformasi ekonomi digital yang berlangsung sangat cepat tanpa menghambat inovasi maupun pertumbuhan usaha.

Perubahan mekanisme ini sebenarnya mencerminkan arah baru administrasi perpajakan modern. Ketika aktivitas ekonomi berpindah dari toko fisik menuju ruang digital, cara negara mengelola penerimaan pajak juga perlu ikut berubah.

Administrasi perpajakan yang selama puluhan tahun dirancang untuk transaksi konvensional tentu menghadapi tantangan baru ketika jutaan transaksi terjadi setiap hari melalui platform digital yang berlangsung secara cepat, lintas wilayah, dan terdokumentasi secara elektronik.

Perspektif tersebut menjadi semakin penting mengingat ekonomi digital Indonesia kini telah menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Nilai transaksi perdagangan elektronik terus meningkat dari tahun ke tahun, jumlah pelaku UMKM yang memanfaatkan marketplace terus bertambah, sementara jutaan masyarakat menjadikan platform digital sebagai sarana utama memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketika pusat aktivitas ekonomi bergeser ke ruang digital, sistem perpajakan tentu tidak dapat lagi hanya mengandalkan mekanisme konvensional yang dirancang pada masa ketika sebagian besar transaksi masih berlangsung secara tatap muka.

Di sinilah esensi sesungguhnya dari kebijakan pemungutan PPh melalui marketplace. Fokus utamanya bukan menciptakan pajak baru, melainkan membangun sistem administrasi yang mampu mengikuti perkembangan ekonomi digital.

Tujuan akhirnya bukan sekadar meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan perlakuan perpajakan yang setara antara pelaku usaha yang bertransaksi secara konvensional dan mereka yang memanfaatkan platform digital. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam berusaha, tetapi juga memperkuat fondasi keadilan fiskal yang menjadi salah satu pilar penting pembangunan nasional.

Efisiensi administrasi

Perkembangan teknologi digital pada dasarnya telah mengubah wajah perdagangan Indonesia secara fundamental. Jika satu dekade lalu mayoritas transaksi masih berlangsung melalui toko fisik, kini jutaan transaksi terjadi setiap hari melalui berbagai platform digital hanya dalam hitungan detik.

Perubahan tersebut tidak sekadar mengubah perilaku konsumen, tetapi juga mengubah pola distribusi barang, sistem pembayaran, strategi pemasaran, hingga model bisnis pelaku usaha. Dalam situasi seperti ini, administrasi perpajakan tidak mungkin tetap menggunakan pendekatan lama yang sepenuhnya dirancang untuk aktivitas ekonomi konvensional.

Dalam perspektif ilmu perpajakan, perubahan tersebut berkaitan erat dengan prinsip tax neutrality atau netralitas pajak. Prinsip ini menegaskan bahwa sistem perpajakan seharusnya tidak menciptakan perlakuan yang berbeda terhadap aktivitas ekonomi yang pada hakikatnya sama.

Sebuah produk yang dijual melalui toko fisik maupun melalui marketplace tetap menghasilkan nilai tambah ekonomi yang sama. Oleh karena itu, keduanya juga semestinya berada dalam kerangka administrasi perpajakan yang setara.

Dari sudut pandang tersebut, penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 sesungguhnya merupakan perubahan mekanisme administrasi, bukan perubahan substansi kewajiban perpajakan. Pemerintah tidak sedang mengenakan tarif baru kepada pedagang, melainkan menyederhanakan proses pemungutan terhadap kewajiban yang memang telah diatur dalam sistem perpajakan Indonesia.

Dengan kata lain, yang berubah bukanlah besaran pajaknya, melainkan cara pemungutannya agar lebih sederhana, lebih pasti, dan lebih efisien.

Kesalahpahaman yang berkembang di ruang publik sebagian besar muncul karena masyarakat cenderung memaknai setiap pemotongan sebagai tambahan pajak. Padahal dalam praktik perpajakan modern, mekanisme withholding tax justru merupakan instrumen yang lazim digunakan di berbagai negara untuk meningkatkan efisiensi administrasi.

Melalui mekanisme ini, pihak ketiga yang memiliki akses terhadap data transaksi dipercaya melakukan pemungutan di muka, sehingga kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara otomatis. Pada akhir tahun pajak, pemotongan tersebut tetap diperhitungkan sebagai pelunasan ataupun kredit pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai ilustrasi sederhana, seorang pedagang yang menjual produk senilai Rp100.000 akan dipungut PPh sebesar Rp500 apabila memenuhi ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025. Nilai tersebut, bahkan lebih kecil dibandingkan biaya administrasi yang sehari-hari dikeluarkan pelaku usaha, mulai dari biaya pengemasan, komisi platform, hingga ongkos pengiriman.

Hal yang justru lebih penting adalah manfaat administrasi yang diperoleh. Pedagang tidak lagi harus melakukan penghitungan dan penyetoran sendiri atas bagian pajak tersebut karena prosesnya telah dilakukan secara otomatis oleh marketplace.

Tranformasi ekonomi

Di luar perdebatan mengenai mekanisme pemungutan pajak, ada satu realitas yang tidak dapat diabaikan. Pusat aktivitas ekonomi Indonesia sedang bergeser dengan sangat cepat menuju ruang digital. Perdagangan elektronik bukan lagi menjadi pelengkap aktivitas ekonomi konvensional, melainkan telah berkembang menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru yang menopang konsumsi rumah tangga, pemberdayaan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja.

Laporan e-Conomy SEA 2025 yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, kembali menempatkan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Nilai ekonomi digital Indonesia pada 2024 diperkirakan mencapai sekitar USD90 miliar dan diproyeksikan terus meningkat hingga melampaui USD130 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Kontributor terbesar tetap berasal dari sektor perdagangan elektronik (e-commerce), yang menjadi pintu masuk utama jutaan pelaku usaha untuk memasarkan produknya kepada konsumen di seluruh Indonesia.

Besarnya nilai transaksi tersebut menunjukkan bahwa marketplace telah berkembang jauh melampaui fungsi awalnya sebagai sekadar tempat bertemunya penjual dan pembeli. Platform digital kini menjadi infrastruktur ekonomi baru yang menghubungkan sistem pembayaran, logistik, pembiayaan, promosi, hingga layanan purna-jual dalam satu ekosistem yang saling terintegrasi.

Digitalisasi telah menurunkan biaya transaksi, memperluas akses pasar, dan memungkinkan usaha mikro menjangkau konsumen yang sebelumnya tidak pernah dapat mereka layani melalui toko fisik.

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan agenda reformasi perpajakan yang selama beberapa tahun terakhir dijalankan pemerintah melalui pengembangan Coretax Administration System. Sistem administrasi perpajakan modern pada dasarnya tidak lagi bertumpu pada pemeriksaan setelah transaksi terjadi, melainkan pada integrasi data yang memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih dini, lebih otomatis, dan lebih efisien.

Dalam kerangka tersebut, marketplace bukan diposisikan sebagai perpanjangan tangan otoritas pajak, melainkan sebagai mitra administrasi yang membantu menciptakan kualitas data perpajakan yang lebih baik.

Kontrak fiskal

Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya menghadirkan peluang baru bagi dunia usaha, tetapi juga menuntut negara membangun tata kelola fiskal yang lebih modern. Di tengah semakin besarnya peran marketplace dalam menggerakkan roda perekonomian, kebijakan pemungutan PPh melalui platform digital seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses adaptasi administrasi perpajakan terhadap perubahan zaman.

Reformasi tersebut bukan bertujuan menghambat inovasi, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital berlangsung secara sehat, adil, dan mampu memberikan kontribusi yang proporsional bagi pembangunan nasional.

Perubahan mekanisme ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kontrak fiskal antara negara dan masyarakat. Pajak pada hakikatnya bukan sekadar instrumen penerimaan negara, melainkan wujud partisipasi warga dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kepercayaan publik akan tumbuh apabila masyarakat melihat bahwa setiap rupiah yang dipungut dikelola secara transparan, akuntabel, dan kembali dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas.

Apabila fondasi tersebut berhasil dibangun, maka Indonesia tidak hanya sedang menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi digital, tetapi juga sedang meletakkan dasar bagi sistem perpajakan yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Di tengah derasnya arus transformasi digital, keadilan fiskal pada akhirnya bukanlah tentang siapa yang membayar lebih banyak pajak, melainkan tentang bagaimana seluruh pelaku ekonomi memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkontribusi, dan bersama-sama membangun masa depan Indonesia yang lebih sejahtera.

Penulis: M Lucky Akbar

ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik

Sumber: Antara