Menko AHY Sebut Pendirian Data Center Harus Perhitungkan Dampak Lingkungan

"(Data center) memang membutuhkan air dalam jumlah yang besar. Yang tadi kami tekankan dalam rapat koordinasi swasembada air nasional adalah jangan sampai pendiriannya itu tidak menghitung secara detail dan mempertimbangkan dampak-dampak lingkungan yang muncul akibat berdirinya data center itu," ujar AHY di Jakarta, Kamis (15/10/2026), dikutip dari Antara.

Menurut dia, sebetulnya hal ini berlaku untuk semua jenis industri, termasuk industri digital. Tapi memang yang menjadi tren saat ini di dunia, dan permasalahan ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia, terjadi di berbagai negara lainnya, termasuk negara-negara maju, ternyata data center itu juga ada konsekuensi lingkungan, termasuk ketersediaan air dan energi yang harus mencukupi dan tidak menghadirkan kompetisi yang tidak adil untuk masyarakat yang ada di sekitar lokasi tersebut.

AHY mengatakan bahwa Indonesia harus memastikan ketersediaan air untuk bisa cukup mendukung kebutuhan industri yang terus meningkat, kebutuhan populasi Indonesia yang terus bertambah. Pengembangan data center misalnya, itu sendiri membutuhkan air dalam jumlah yang besar.

"Jangan sampai masa depan kita, transformasi digital yang terus kita galakkan, termasuk ekonomi digital, keuangan digital yang harus menjadi mainstream dari ekonomi Indonesia 10–20 tahun ke depan, ini mendapatkan tantangan baru dalam bentuk kecukupan air yang harus dibagi secara proporsional antara kebutuhan untuk manusia, kebutuhan untuk sawah dan pertanian perkebunan kita, dan juga air untuk hewan ternak termasuk juga tentunya untuk industri yang saya sebutkan tadi," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pembangunan pusat data kecerdasan artifisial (AI) di Indonesia perlu mempertimbangkan ketersediaan energi dan air agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, dalam menentukan keseimbangan antara kebutuhan komputasi AI dan ketersediaan sumber daya memerlukan koordinasi lintas sektor sebelum menerbitkan izin pembangunan pusat data.

Misalnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memetakan kebutuhan komputasi, jumlah pengguna internet, serta lokasi dengan konektivitas yang memadai untuk pembangunan pusat data.

Meutya mengatakan kebutuhan pembangunan pusat data di Indonesia meningkat seiring perkembangan geopolitik yang mendorong banyak perusahaan global untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia.

Meski demikian, menurut dia, pembangunan pusat data perlu ditata agar Indonesia tidak mengalami kelebihan kapasitas dan pembangunannya tetap sesuai dengan kebutuhan.