Menhaj: Biaya Haji 2027 Belum Diputuskan, Pemerintah dan DPR Akan Bahas Skema Pembiayaan

IVOOX.id – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah belum menetapkan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk musim haji 2027. Penentuan biaya tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan mempertimbangkan berbagai tantangan ekonomi yang diperkirakan memengaruhi penyelenggaraan haji tahun depan.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan bahwa pemerintah belum dapat memastikan angka pasti biaya haji karena sejumlah faktor eksternal masih berkembang dan berpotensi memberikan tekanan terhadap pembiayaan jamaah.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian secara menyeluruh bersama DPR sebelum mengambil keputusan terkait besaran ongkos haji. Sejumlah variabel ekonomi global menjadi perhatian utama dalam penyusunan skema pembiayaan tersebut.

“Nanti akan dibahas lagi. Kita akan bahas dengan DPR walaupun kita tahu tantangan tahun ini luar biasa, terutama nilai tukar, kemudian kenaikan avtur, kemudian situasi global yang masih belum jelas,” kata Gus Irfan dikutip dari youtube Sekretariat Presiden pada Rabu (17/6/2026).

Selain kondisi ekonomi global, pemerintah juga menghadapi tantangan dari kebijakan baru yang diterapkan oleh Arab Saudi. Beberapa layanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji mengalami penyesuaian tarif yang diperkirakan akan berdampak pada struktur biaya yang harus ditanggung jamaah pada tahun mendatang.

Karena itu, Kementerian Haji dan Umrah menilai penting adanya koordinasi yang erat dengan DPR untuk merumuskan kebijakan pembiayaan yang tetap menjaga kualitas pelayanan sekaligus tidak memberatkan masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji.

Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan biaya, pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah strategi efisiensi. Salah satu program yang menjadi fokus adalah pengembangan Kampung Haji yang diharapkan dapat mendukung pelayanan jamaah sekaligus menekan berbagai biaya operasional selama berada di Tanah Suci.

Gus Irfan menjelaskan bahwa program tersebut mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kampung Haji dirancang sebagai fasilitas terpadu yang dapat meningkatkan efektivitas layanan dan mengurangi berbagai pengeluaran logistik yang selama ini menjadi komponen penting dalam biaya penyelenggaraan haji.

“Beliau ingin Kampung Haji sebagai bagian upaya untuk peningkatan pelayanan bagi jemaah haji sekaligus untuk biaya, untuk menekan biaya haji,” ujar Gus Irfan.

Pembahasan mengenai biaya haji 2027 mencuat setelah pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Tim Pengawas Haji 2026 di Hambalang. Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Syamsurijal, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.