Menembus Batas 3T untuk BBM Satu Harga

Di kala normal, urat nadi energi ini biasanya disalurkan mengandalkan jalur sungai menggunakan long boat, kapal kayu berkapasitas 6–8 ton. Namun, ketika musim kemarau datang, seketika jalur air lumpuh total akibat debit Sungai Mahakam yang menyusut drastis, memaksa para pejuang energi memutar strategi ekstrem untuk memastikan BBM bersubsidi sampai ke tangan masyarakat.

Mau tak mau, jalur darat yang penuh bebatuan menjadi satu-satunya jalan pendistribusian. Perjalanan darat ini normalnya memakan waktu enam hingga tujuh jam, tetapi seketika berubah menjadi mimpi buruk bagi mitra pengantar. 

Jika hujan mengguyur jalan itu, dengan sekejap lintasan berubah menjadi kubangan lumpur nan licin dan menghadang laju kendaraan mereka. Sesaat hujan pun bisa membuat beberapa anak sungai yang dilalui kendaraan berubah menjadi liar dan meluap, memaksa mitra harus bermalam di tengah hutan menanti surutnya air.

Keadaan tersebut membuat kendaraan yang dapat melintasi rute ini hanya mobil 4x4 dengan penggerak roda depan belakang (double gardan) yang merayap dengan kecepatan hanya 10–40 km/jam untuk menyusuri bukit-bukit curam, membawa beban berat 1.200 liter BBM di dalam tangki kubus demi memenuhi kebutuhan warga seperti mengisi ketinting (perahu) untuk berladang, mencari ikan, sepeda motor hingga untuk menghidupkan genset yang dipakai saat mati listrik.

Untuk memastikan BBM sampai ke rakyat di wilayah 3T, pemerintah menugaskan PT Pertamina Patra Niaga dalam menerapkan pengamalan sila kelima dari Pancasila melalui program BBM satu harga. Tercatat dari 1 Januari hingga 18 Oktober 2026, sebanyak 1.950 kiloliter Biosolar yang dijual Rp6.800 per liter dan 8.939 kiloliter Pertalite seharga Rp10 ribu per liter telah tersalurkan untuk melayani sebanyak 12 ribu Kartu Keluarga di 50 Kampung Mahakam Ulu.

Di balik beratnya distribusi BBM jalur darat dengan medan yang penuh bebatuan, biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah mitra pengangkut juga lebih besar. Untuk jalur sungai, biaya angkutan BBM sebesar Rp20 juta untuk kapasitas 7-8 ton, sedangkan lewat jalur darat, biaya angkut sebesar Rp4,5 juta per ton. Dengan kata lain, untuk mengangkut delapan ton membutuhkan biaya sebesar Rp36 juta atau lebih mahal Rp16 juta dibandingkan dengan jalur darat.

Namun, program BBM satu harga bukanlah soal untung dan rugi, melainkan upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Hingga September 2026, belanja subsidi dan kompensasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar Rp376,8 triliun termasuk untuk subsidi BBM sebanyak 13,4 juta kiloliter yang telah dinikmati oleh penerima manfaat di seluruh Indonesia, termasuk warga Mahakam Ulu yang berada di wilayah perbatasan dengan negara Malaysia.

Bagi warga Mahakam Ulu, deru mobil pengangkut energi tersebut bukan sekadar mengantar bahan bakar, melainkan membawa napas keadilan sosial yang meringankan beban ekonomi, menjaga mobilitas warga berladang dan mencari ikan demi mencukupi kebutuhan harian mereka.

Foto dan teks : Angga Palguna

Editor : Widodo S Jusuf