Legislator: Hukuman Mati dalam RUU Perampasan Aset Harus Diperjelas
IVOOX.id – Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya perlu difokuskan pada aspek hukum acara atau hukum formil. Menurutnya, pengaturan mengenai jenis dan bentuk hukuman, termasuk pidana mati, merupakan bagian dari hukum pidana materil yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pandangan tersebut disampaikan Endang setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama pakar hukum Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Endang mengingatkan agar pembahasan RUU Perampasan Aset tidak mencampuradukkan ketentuan mengenai prosedur penyitaan dengan pengaturan jenis pemidanaan.
“Ini kan (pidana mati lebih terkait) hukum acara, bukan hukum (materil) seperti KUHP. Ini mengatur bagaimana kita melakukan penyitaan, kemudian pemblokiran dan sebagainya. Jadi, yang diatur adalah hukum acaranya, hukum formil, bukan hukum materil yang kita atur di sini,” ujar Endang dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Rabu (11/11/2026).
Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, RUU Perampasan Aset pada dasarnya mengatur mekanisme yang dapat dilakukan negara untuk menelusuri, menyita, memblokir, hingga merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Oleh karena itu, substansi regulasi tersebut perlu memberikan kepastian hukum mengenai prosedur dan landasan bagi setiap tindakan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Pengaturan itu juga harus memastikan proses perampasan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Adapun mengenai jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, Endang menilai hal tersebut sudah menjadi bagian dari hukum pidana materil. Ia menyebut KUHP telah memuat ketentuan mengenai pemidanaan sehingga pembahasan hukuman mati perlu ditempatkan dalam kerangka regulasi yang sesuai.
“Kalau terkait hukuman, itu mungkin di hukum materil, karena sudah ada di KUHP kita,” katanya.
Endang menambahkan, kejelasan ruang lingkup pengaturan penting agar RUU Perampasan Aset tetap berfokus pada tujuan utamanya, yakni memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya.
Melalui regulasi tersebut, ia berharap negara memiliki mekanisme yang jelas untuk mengembalikan aset hasil kejahatan kepada pihak atau kepentingan yang semestinya. Dengan demikian, hasil tindak pidana tidak terus dinikmati oleh pelaku dan pemulihan aset dapat memberikan manfaat bagi negara serta masyarakat.
0 comments