Logika Energi Pemerintah Dipertanyakan, DPR Kritik Rencana Ekspansi Sawit di Papua

IVOOX.id – Rencana pemerintah mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Papua sebagai bagian dari strategi penyediaan bahan bakar minyak kembali menuai sorotan. Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam dan tidak semata-mata didorong oleh target energi nasional tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.

Cheroline menegaskan bahwa Papua memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibanding wilayah lain di Indonesia. Menurutnya, Papua bukan sekadar ruang ekonomi yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan pembangunan energi nasional, melainkan wilayah dengan nilai ekologis dan sosial yang sangat tinggi.

“Papua bukan lahan kosong yang bisa diperlakukan sebagai objek eksperimen kebijakan energi. Papua adalah ruang hidup masyarakat adat, kawasan hutan tropis terakhir Indonesia, dan benteng ekologis dunia,” ujar Cheroline dalam keterangan tertulis yang diterima Ivoox.di Senin (22/12/2025).

Ia mengingatkan, rekam jejak industri kelapa sawit di berbagai daerah menunjukkan banyak persoalan yang belum terselesaikan. Deforestasi, konflik agraria, hingga ketimpangan ekonomi kerap menyertai ekspansi sawit. Jika pendekatan yang sama diterapkan di Papua, Cheroline menilai risikonya akan jauh lebih besar dan kompleks.

“Ironis jika minyak dan gas bumi yang sudah dieksploitasi puluhan tahun saja belum mampu menghadirkan keadilan energi, BBM satu harga belum merata, gas subsidi belum dinikmati semua masyarakat Papua, lalu kini solusi yang ditawarkan justru ekspansi sawit,” katanya.

Lebih lanjut, Cheroline juga mempertanyakan arah dan logika transisi energi yang dijalankan pemerintah. Ia menilai, jika pemerintah benar-benar serius membangun kedaulatan energi jangka panjang, maka seharusnya prioritas diberikan pada pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat lokal.

“Sawit adalah tanaman monokultur dengan dampak ekologis yang cukup serius yah. Pemerintah seharusnya tidak miskin imajinasi energi, melainkan berani mengembangkan sumber energi terbarukan seperti surya, angin, air, serta bioenergi berbasis komunitas yang lebih adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Papua Barat, Cheroline menekankan bahwa setiap kebijakan strategis yang menyangkut Papua harus berbasis data, dilakukan secara transparan, serta melibatkan partisipasi publik secara bermakna, terutama masyarakat adat yang terdampak langsung.

“Pelibatan partisipasi publik, khususnya masyarakat adat, adalah kewajiban dalam setiap kebijakan strategis di Papua. Jangan sampai pembangunan justru menghadirkan ketidakadilan dan luka sosial baru,” kata Cheroline.

Ia pun mendesak pemerintah membuka ruang dialog publik seluas-luasnya dengan DPR, akademisi, tokoh adat, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar dan jangka panjang bagi Papua dan Indonesia.