Kepala BGN Sudaryono mengatakan pencopotan dilakukan terhadap kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun memiliki rekam jejak yang bertentangan dengan prinsip integritas dalam penyelenggaraan Program MBG. Langkah tersebut juga mencakup penanganan terhadap kasus dugaan keracunan yang terjadi di Semarang.

"Dan per hari ini, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 Kepala Dapur di seluruh Indonesia yaitu di Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten dan Jawa Tengah termasuk yang kemarin dapurnya yang di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang," kata Sudaryono dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Selasa (4/8/2026).

Sudaryono menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah BGN melakukan evaluasi terhadap berbagai temuan di lapangan. Menurutnya, tindakan disiplin menjadi bagian dari komitmen lembaga untuk menjaga kualitas pelayanan sekaligus memastikan setiap SPPG menjalankan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Ia menegaskan BGN menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap setiap bentuk pelanggaran, baik yang berkaitan dengan keamanan pangan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Menurutnya, tidak ada toleransi bagi praktik yang dapat merugikan masyarakat maupun mengganggu kepercayaan publik terhadap Program MBG.

"Yang jelas kami zero toleran terhadap keracunan, zero toleran terhadap tindakan korupsi, hengki pengki, ngentik uang, dan lain-lain itu kita zero toleran, dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana trust is good, tapi control is better," kata Sudaryono.

Sebagai tindak lanjut, BGN tengah mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital untuk memperkuat kontrol terhadap operasional seluruh dapur SPPG di Indonesia. Sistem tersebut dirancang agar setiap tahapan penyelenggaraan Program MBG dapat dipantau secara lebih efektif, mulai dari proses pengolahan makanan hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Selain memperkuat pengawasan internal, BGN juga berupaya meningkatkan transparansi kepada publik melalui penyediaan informasi yang dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti orang tua, sekolah, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan. Dengan sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengetahui informasi mengenai menu makanan yang disajikan, kandungan gizi, hingga identitas SPPG yang menyiapkan makanan.

“Sebagaimana janji saya setelah saya dilantik adalah bagaimana menyediakan informasi yang terbuka kepada pihak-pihak terkait khususnya orang tua, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah itu mendapatkan informasi bahwa anaknya diberi menu makan apa oleh negara di hari ini, hari kemarin, hari esok, dan rencananya apa, kandungan gisinya apa, kemudian menu tadi itu dimasak di SPPG mana, kepala SPPG-nya siapa, dan ada keluhan apa, sehingga kita bisa lihat,” kata Sudaryono.

Kunjungan PM Thailand ke Sekretariat ASEAN

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply