KPU Ungkap Kendala Pemungutan Suara Susulan di Papua Tengah

IVOOX.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia akan menggelar pemungutan suara susulan (PSS) di Paniai, Papua Tengah, dan Simeulue, Aceh, meskipun melampaui batas waktu yang ditetapkan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kendala logistik yang menghambat proses pemungutan suara di wilayah-wilayah tersebut.

Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, mengumumkan keputusan ini di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (23/2/2024).

Menurutnya, meskipun Undang-Undang Pemilu menetapkan batas waktu maksimum 24 Februari 2024 untuk pemungutan suara susulan, pemungutan suara ulang, dan pemungutan suara lanjutan, KPU memberikan kelonggaran bagi Paniai dan Simeulue karena kendala logistik yang melambat.

"Batas waktunya 10 hari setelah hari pemungutan suara. Akan tetapi nanti ada beberapa daerah yang mengalami lex specialis, karena transportasi pengiriman logistik yang terlambat," jelas Idham.

Perlakuan khusus ini diberikan kepada wilayah-wilayah yang secara geografis beragam. Misalnya, logistik untuk 92 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Paniai baru diterbangkan ke Papua Tengah pada Jumat (23/2) pagi.

Namun, karena penerbangan ke Papua Tengah harus transit di Jayapura dan masih memerlukan kegiatan sortir lipat surat suara, prosesnya membutuhkan waktu tambahan.

"Kita ketahui penerbangan ke Papua Tengah harus transit di Jayapura, lalu terbang. Lalu, masih ada kegiatan sortir lipat (surat suara). Ini membutuhkan waktu," tambahnya.

Situasi serupa juga terjadi di pemungutan suara susulan di Simeulue, Aceh. Idham menyebut bahwa logistik untuk PSS di wilayah tersebut masih berada di Banda Aceh.

Untuk mencapai Simeulue, diperlukan pelayaran selama paling cepat 12 jam. Oleh karena itu, kemungkinan besar PSS di Simeulue akan digelar pada 25 Februari 2024.

"Logistiknya sudah ada, belum lagi butuh waktu pengemasan," ungkap Idham.

Meskipun terkendala oleh batas waktu yang telah ditetapkan, KPU berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat memberikan suaranya dengan tepat dan adil.

Langkah-langkah ini menegaskan pentingnya kelancaran logistik dalam menjamin proses demokrasi yang transparan dan dapat dipercaya.