Korlantas Minta Pengelola Proyek Pemerintah Tidak Gunakan Truk ODOL

IVOOX.id – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengajak pengelola proyek strategis dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak menggunakan lagi rekanan angkutan truk yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan kendaraan atau over dimension and over loading (ODOL) .

"Praktik over dimension and over loading (ODOL) bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan juga berdampak langsung pada keselamatan pengemudi, pengguna jalan lain, serta mempercepat kerusakan infrastruktur," kata Irjen Pol. Agus Suryonugroho dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (3/6/2025), dikutip dari Antara.

Kakorlantas melanjutkan, "Kami ingin seluruh pemangku kepentingan, terutama BUMN dan proyek strategis, menjadi contoh ketaatan."

Irjen Pol. Agus mengarahkan para dirlantas di polda jajaran untuk menggunakan beberapa langkah strategis dan pendekatan proaktif dalam menangani angkutan yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan kendaraan pada proyek strategis dan BUMN.

Pertama, dengan pendataan dan audit angkutan. Kakorlantas meminta para dirlantas untuk mendata rekanan transportasi tiap BUMN dan proyek strategis dan memeriksa kepatuhan dimensi serta beban.

Kakorlantas meminta Dirlantas untuk terus melakukan sosialisasi intensif dengan penyuluhan bersama dinas perhubungan dan balai pengelola transportasi darat (BPTD) di kawasan industri, pelabuhan, dan lokasi proyek.

Terakhir, Irjen Pol. Agus meminta Dirlantas untuk memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman antara BUMN dan proyek strategis dengan Polri terkait dengan kepastian menggunakan armada yang berstandar.

Lebih lanjut Kakorlantas mengajak seluruh pelaku logistik, asosiasi pengusaha truk, hingga kontraktor swasta untuk melakukan pergantian armada sesuai dengan spesifikasi.

Tidak hanya itu, Irjen Pol. Agus meminta juga agar ada pelatihan pengemudi mengenai berkendara dengan aman (safety driving) dan etika muatan serta memanfaatkan logbook digital dan GPS untuk memantau beban secara langsung (real time).

"Kami tidak melarang kegiatan ekonomi. Kami hanya menolak praktik yang mengorbankan keselamatan," kata Irjen Pol. Agus.

Dengan dukungan penuh BUMN dan proyek pembangunan, menurut dia, visi menuju zero over dimension and over loading bukan lagi slogan, melainkan keniscayaan.