KKP Gandeng Bank Dunia untuk Terbitkan Coral Reef Bond Guna Danai Konservasi Laut

IVOOX.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan bahwa untuk mencapai target konservasi laut seluas 30 persen pada tahun 2045, Indonesia masih memerlukan pendanaan sebesar 200 juta dolar AS per tahun atau sekitar Rp 3,2 triliun. Untuk mendukung pembiayaan tersebut, KKP bekerja sama dengan Bank Dunia dalam penerbitan Indonesia Coral Reef Bond.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, menjelaskan bahwa skema pendanaan ini dilakukan melalui penerbitan surat pengakuan utang oleh Bank Dunia yang ditawarkan kepada para investor.

"Kalau ini yang menerbitkan surat pengakuan utang itu dari World Bank ke investor. Kamu investasikan dananya, saya terbitkan surat utang dan nanti kita dapat bagi hasil," kata Hendra dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (24/6/2025).

Selain Bank Dunia, program ini juga melibatkan sejumlah lembaga keuangan internasional seperti Global Environment Facility (GEF), International Energy Forum (IEF), dan BNP Paribas. Hendra menjelaskan, untuk menghasilkan dana hibah sebesar 15 juta dolar AS dari program ini, diperlukan komitmen investasi hingga 200 juta dolar AS dari pasar modal global.

Dana investasi tersebut akan dikelola oleh Bank Dunia dan ditempatkan di berbagai instrumen keuangan, yang keuntungannya akan dibagikan kepada investor. Namun, sebagian dari hasil investasi itu akan dialokasikan khusus untuk mendukung pengembangan kawasan konservasi terumbu karang.

“Nah dapat bagi hasil hitungannya bisa sama 11–13 persen, nanti mereka investasikan World Bank ke macam-macam, nanti investornya bisa dapat 11 persen. Nah cuma dengan pola ini investor enggak dapat 11 persen, tapi 11 persen sebagian dialokasikan terumbu karang di 3 kawasan,” ujar Hendra.

Hibah sebesar 15 juta dolar AS atau sekitar Rp 245 miliar akan diberikan kepada pemerintah Indonesia dan disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Dana ini akan digunakan untuk memperkuat efektivitas kawasan konservasi laut.

Tiga kawasan konservasi yang menjadi fokus dalam program ini adalah Kawasan Konservasi Nasional Raja Ampat, Kawasan Konservasi Daerah Raja Ampat, dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kepulauan Alor.

“Kita bekerja sama dengan Kemenkeu sebagai penyaluran pendanaannya. Nanti ada program small green yang dikelola oleh teman LSM dan dikelola BPDLH. Semuanya mengarah kawasan konservasi lebih efektif dan manfaat. Kalau program sukses dapat nama, dapat percontohan,” kata Hendra.